Washington DC tolak turuti larangan Trump untuk 7 negara Islam
Merdeka.com - Ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington DC bisa jadi negara bagian pertama yang menolak perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang masuk warga dari tujuh negara Muslim. Penolakan itu dilakukan secara terang-terangan oleh kepala kejaksaan Washington Bob Ferguson.
Dilansir harian The Daily Mail, Rabu (1/2), mereka menganggap aturan baru yang baru tersebut 'bukan Amerika dan tidak sah'. Tak hanya melarang masuk warga dari tujuh negara Muslim, Trump juga menghentikan seluruh program pengungsian.
"Kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dan pengadilan bukan suara tertinggi, itu adalah Konstitusi. Pada akhirnya, baik mematuhi Konstitusi atau tidak. Dalam pandangan kami, presiden tidak mengindahkan Konstitusi saat menandatangani perintah eksekutif," tegas Ferguson.
-
Siapa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Siapa yang digugat Trump? Gugatan yang diajukan oleh Trump Media di 24 Maret ditujukan kepada Andy Litinsky dan Wes Moss, dua mantan kontestan reality show Trump yang kemudian menjadi salah satu pendiri calon dari Partai Republik untuk perusahaan teknologi Presiden.
-
Apa yang ingin dihentikan oleh Presiden? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Kenapa muslim Amerika menolak Biden? 'Konferensi #AbandonBiden 2024 ini dibuat sebagai latar belakang dari pemilihan presiden 2024 yang akan datang dan keputusan untuk menarik dukungan terhadap Presiden Biden karena ketidaksetujuannya untuk menyerukan gencatan senjata dan melindungi warga tak bersalah di Palestina dan Israel,' kata kelompok tersebut kepada kantor berita Axsio dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Aljazeera, Ahad (3/12).
-
Dimana larangan itu diterapkan? Dalam laporan yang dikutip dari Android Headlines pada Kamis (14/11), tindakan pelarangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat dalam perang semikonduktor yang saat ini berlangsung di pasar.
Ferguson merupakan satu dari 16 kepala kejaksaan yang menolak tegas kebijakan Trump tersebut, meski aturan itu hanya berlaku selama 90 hari dan bisa ditinjau ulang. Beberapa orang mengajukan gugatan terhadap Trump, Departemen Keamanan Nasional dan pejabat tinggi di pemerintahan Trump ke pengadilan Seattle.
Ferguson mengklaim, penolakan ini juga mendapatkan dukungan dari Amazon.com Inc dan Expedia Inc, di mana mereka akan mendukung putusan negara bagian. Sementara Microsoft Corp juga memastikan akan bekerja sama dengan kantor kejaksaan untuk memberikan informasi atas kebijakan Trump tersebut.
Kepala kejaksaan Washington ke-18 ini menyebut kebijakan Trump telah memisahkan keluarga di Washington, mengganggu kenyamanan penduduk kota, merusak ekonomi, dan menyakiti banyak perusahaan yang berkantor di ibu kota, serta membuat kota ini tidak lagi ramah terhadap imigran dan pengungsi.
"Saya sudah berhubungan dengan kepala kejaksaan di negara bagian lainnya, tapi pada momen ini negara bagian Washington memiliki tindakan legal sendiri," katanya.
Gubernur Negara Bagian Washington Jay Inslee menyebut kebijakan Trump itu salah. Dan pihaknya menolak untuk memberikan dukungan.
"Maksud yang jelas dari perintah eksekutif ini adalah untuk mendiskriminasikan satu iman di antara anak-anak Tuhan," ujar Inslee.
Inslee mengaku tidak takut jika pernyataannya itu mendapatkan pembalasan yang setimpal dari Trump. Namun, dia meyakinkan publik di mana dirinya tidak akan dimanfaatkan untuk mematuhi perintah dari atasannya itu.
"Kita tidak akan menyerah, kita tidak akan dimanfaatkan, kita tidak akan terancam, kita tidak akan terintimidasi."
Sebelumnya, aparat imigrasi Bandara Internasional Seattle-Tacoma sempat menahan dua orang beberapa saat usai turun dari pesawat. Tindakan itu dilakukan otoritas bandara mengikuti kebijakan yang dijatuhkan Trump dua pekan lalu.
Politikus dari Partai Republik Pramila Jayapal memastikan keduanya telah dilepaskan. Satu merupakan warga negara Sudan dan satu lagi berasal dari Yaman, di mana kedua negara itu telah dilarang masuk ke AS.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Acara buka puasa bersama para komunitas Muslim Amerika sedianya diselenggarakan pada Selasa (2/4).
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyetujui resolusi tentang kebencian agama setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia bulan lalu
Baca SelengkapnyaCawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca SelengkapnyaSebagian orang AS yang takut jika Trump kembali menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaSalah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.
Baca SelengkapnyaAgresi Israel di Jalur Gaza sejak Oktober telah menewaskan hampir 22.000 warga Palestina. AS merupakan salah satu pendukung utama Israel.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaBiden resmi mengumumkan mundur dari konstestasi Pilpres AS dan mendukung Kamala Harris. Dia beralasan, ingin fokus pada tugas-tugasnya di sisa masa jabatan.
Baca SelengkapnyaAksi berakhir pada pukul 10.00 WIB. Arus lalu lintas di sekitar lokasi berangsur normal.
Baca SelengkapnyaSejumlah laporan menyebutkan Mahkamah Pidana Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda segera mengeluarkan surat perintah penangkapan.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya