Xi Jinping pemimpin China paling berkuasa setelah rezim Mao Zedong

Merdeka.com - Keputusan Kongres Rakyat China menghapus batas masa jabatan presiden yang awalnya dipatok selama dua periode. Akhirnya resmi dihapus pada Minggu (11/3) setelah dilakukan pemungutan suara atau voting. Keputusan Kongres Rakyat China mendapat dukungan nyaris mutlak: 2.958 setuju, 2 menentang, dan tiga abstain.

Kini, banyak pihak yang menyamakan Xi Jinping seperti Mao Zedong, karena dominasi sebagai pemimpin China tak tergoyahkan. Keduanya sama-sama pemimpin China, filosofi politik mereka juga diabadikan dalam Konstitusi Tiongkok. Pria tak banyak omong, kutu buku, yang dulu hanya dikenal sebagai 'suaminya penyanyi tenar Li Peng Yuan' menjelma sebagai sosok berkuasa.

Xi Jinping adalah kepala negara, pemimpin Partai Komunis Tiongkok, sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata yang beranggotakan dua juta tentara aktif. Jika mau, Xi Jinping kini juga bisa melakukan hal yang sama: jadi presiden hingga akhir hayat seperti Ketua Mao yang berkuasa seumur hidup.

Seperti dilansir dari Liputan6, Selasa (13/3) keputusan Kongres Rakyat China itu menganulir aturan yang diberlakukan mantan pemimpin China, Deng Xiaoping pada tahun 1982.

Tujuan kala itu untuk mencegah terulangnya kediktatoran seumur hidup pada era Mao Zedong, di mana gagasannya soal Revolusi Kebudayaan bermuara pada kekacauan dan pertumpahan darah.

"Perubahan peran presiden dalam konstitusi akan memperkuat dan meningkatkan sistem kepemimpinan China," kata Sekretaris Jenderal Kongres Rakyat China, Wang Chen, soal perpanjangan masa jabatan Xi Jinping, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.

Namun, tak semua sepakat. "Keputusan tersebut menandai kemunduran terbesar dalam sistem hukum China sejak era reformasi dan keterbukaan tahun 1980-an," ujar Zhang Lifan, seorang komentator politik independen yang berkantor di Beijing seperti dikutip dari Voice of America.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun menanggapi perkembangan yang terjadi di China. Setengah bercanda, dalam pidato di acara makan siang dengan anggota Partai Republik di Mar-a-Lago, miliarder nyentrik itu berkata, "Dia mampu melakukan itu. Saya pikir, itu hebat. Mungkin kita perlu menirunya suatu hari nanti," kata dia seperti dikutip dari CNN.

Di sisi lain, Xi Jinping sendiri melihat dirinya sebagai sosok reformis, yang bisa memimpin proses modernisasi China pada 2035, dan menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan global pada 2050. Menurut para pendukungnya, mimpi besar itu tak mungkin terwujud hanya dalam dua periode jabatan presiden.

Gagasan pemimpin berusia 64 tahun tersebut tercantum dalam doktrin politik "Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for the New Era" atau "Pemikiran Xi Jinping tentang Sosialisme Berkarakteristik China menuju Era Baru".

Pemikiran yang dituangkan dalam 14 menit menunjukkan agenda Xi Jinping yang hendak mengombinasikan persatuan bangsa, kekuatan ekonomi, serta menggencarkan taji Tiongkok di kancah dunia.

Masa lalu keluarga Xi Jinping

Adalah rahasia umum jika Xi Jinping dan keluarganya adalah korban kebijakan Mao Zedong. Ayahnya, Xi Zhongxun dikenal sebagai pahlawan revolusi komunis China, petinggi partai, yang kemudian terpilih menjadi wakil perdana menteri di bawah PM Zhou Enlai.

Lahir pada 1953, empat tahun setelah deklarasi Republik Rakyat China, Xi Jinping menghabiskan masa kecilnya sebagai anak pejabat tinggi, bergelimang fasilitas.

Ia dan keluarganya tinggal di Zhongnanhai, kompleks 'kota terlarang' yang menjadi tempat tinggal para pemimpin dan pejabat tinggi Tiongkok. Xi Jinping kala itu melihat dunia luar, tanah airnya yang baru bangkit dari perang, dari balik kaca hitam mobil dinas sang ayah.

Namun, nasibnya berubah 180 derajat. Pada tahun 1965, ayahnya dilengserkan paksa dari jabatannya, ditangkap, diarak, disiksa saat diinterogasi, lalu dipaksa jadi pekerja pabrik traktor. Xi senior jadi korban 'pembersihan' partai atas perintah Mao Zedong.

Barisan pemuda radikal kemudian menyerbu rumahnya, memaksa Xi Jinping dan keluarganya melarikan diri. Salah satu saudara perempuannya tewas di tengah kekacauan tersebut.

Sampai-sampai, Xi Jinping dipaksa berpura-pura sebagai musuh revolusi di depan para pendukung Revolusi Kebudayaan. Kala itu, ia dikecam beramai-ramai, termasuk oleh ibunya sendiri yang terpaksa melakukannya, dengan hati remuk.

Lantas mengapa Xi Jinping mengikuti jejak Mao Zedong?

Kembalinya China ke figur pemimpin kuat, yang mengarah pada kultus individu, membangkitkan kenangan buruk kesengsaraan bangsa di bawah Mao Zedong.

Gagasan Ketua Mao tentang Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward) dan Revolusi Kultural tak hanya gagal mendongkrak perekonomian China, namun juga merenggut setidaknya 20 ribu jiwa.

Sejumlah pihak khawatir, Xi Jinping akan mengulangi kesalahan yang sama. Jika itu sampai terjadi, bukan hanya nasib China yang dipertaruhkan.

Tiongkok, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, adalah penyumbang terbesar pertumbuhan PDB global. Itu berarti, dampak kebijakan Beijing akan jauh melampaui batas negaranya.

Profesor Steve Tsang, Direktur SOAS China Institute di University of London berpendapat, Xi Jinping juga sedang bertaruh atas semua manuver politiknya. Pertaruhan yang besar.

"Xi telah menciptakan banyak musuh," kata Tsang seperti dikutip dari Time. "Tak bisa dipastikan, setelah ia tak lagi berkuasa, pasca-tiga atau empat periode menjabat, ia dan keluarganya akan dibiarkan bebas".

Baru hitungan jam setelah Kongres Rakyat China menghapus batasan masa jabatan presiden, pendapat pro dan kontra bermunculan.

Barisan penentang meminta keputusan tersebut dibatalkan. Menurut mereka, amandemen tersebut berpeluang memicu sebuah bencana yang berisiko menenggelamkan China ke era baru pergolakan politik dan kediktatoran tunggal.

"Ini bisa menghancurkan China dan rakyatnya. Jadi saya tidak bisa berdiam diri. Saya harus membuat mereka tahu bahwa ada pihak yang menentang keputusan itu," kata seorang pensiunan editor, Li Datong yang menjadi wajah oposisi liberal.

Sementara itu, pengamat politik Cary Huang mengatakan, upaya Xi untuk menjadi 'penguasa de facto' China merupakan babak paling kontroversial dalam perkembangan sejarah politik negara berjuluk Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak pemimpin politik yang mengejar jabatan seumur hidup belum berhasil mewujudkan visinya. Beberapa dari mereka justru digulingkan, sebagian lainnya dibunuh oleh lawan politiknya," ujar Huang.

Ia menambahkan, "Taruhannya sangat tinggi, yakni permusuhan baru di antara rival politik dan penindasan akibat perbedaan politik menempatkan China pada risiko mengulang tragedi era Mao".

Reporter:Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com