Ratusan nelayan wanita dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta saat menggelar demonstrasi di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (28/1).
Ibu-ibu nelayan berorasi tolak reklamasi Teluk Jakarta di DPRD DKI
Demo
Dalam aksinya, mereka meminta DPRD DKI untuk segera menghentikan pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Mereka menyuarakan Stop Reklamasi Teluk Jakarta dengan proyek Giant Sea Wallnya yang akan menyebabkan penurunan tanah.
Aksi nelayan wanita saat berorasi Stop Reklamasi Teluk Jakarta di depan Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Kamis, (28/1).
Pengunjuk rasa membawa payung saat berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (28/1).
Mereka juga membawa jaring saat menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Jakarta.
Nelayan wanita dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta saat menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan Stop Reklamasi Teluk Jakarta di Gedung DPRD Jakarta.
Kegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
Baca SelengkapnyaKepada Pramono, warga Pulau Lancang yang kebanyakan nelayan, mengeluhkan persoalan terkait bahan bakar dan tambak.
Baca SelengkapnyaLalu lintas truk angkutan material proyek pembangunan di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang memicu kemarahan warga.
Baca SelengkapnyaNamun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.
Baca SelengkapnyaPenghapusan utang terhadap bank himbara merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo.
Baca SelengkapnyaBegini cara Presiden Prabowo keluarkan kebijakan pemutihan utang petani, nelayan, dan pengusaha kecil.
Baca SelengkapnyaKementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.
Baca SelengkapnyaIa melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaBahkan, DPRD menyoroti kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bikinan swasta yang kini jauh lebih diminati pengunjung.
Baca SelengkapnyaZita mundur dari DPRD Jakarta karena dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca Selengkapnya