Anggota BPK Ali Masykur Musa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq bersama Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens (kiri) dan Politisi Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo (kanan) menunjukkan penghargaan Tokoh Pluralis Tahun 2013 di Galeri Cafe TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Jokowi sabet penghargaan Tokoh Pluralis 2013
Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) saat menghadiri penerima anugerah penghargaan Tokoh Pluralis Tahun 2013 di Galeri Cafe TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Selain itu para tokoh lainnya seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, Prabowo Subianto dan Hary Tanoesoedibjo juga mendapatkan anugerah dari LPI sebagai Tokoh Pluralis. Para tokoh tersebut masing-masing dinilai memiliki wawasan ke-Indonesiaan, moderat, membela hak minoritas serta tidak mencampuradukkan urusan agama dan politik.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menerima penghargaan Tokoh Pluralis Tahun 2013 dari Pengamat Politik Universitas Indonesia dan juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens di Galeri Cafe TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Politisi Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo mewakili Ketua Umum Prabowo Subianto tampak menyaksikan Jokowi berdialog di layar proyektor saat acara penghargaan Tokoh Pluralis Tahun 2013 di Galeri Cafe TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Anggota BPK Ali Masykur Musa (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) saat akan menerima anugerah penghargaan Tokoh Pluralis Tahun 2013 dari Pengamat Politik Universitas Indonesia yang juga Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens (kanan) di Jakarta, Senin (30/12).
Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mewakili Hary Tanoesoedibjo (kiri) dan Politisi Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo mewakili Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri penerima anugerah penghargaan Tokoh Pluralis Tahun 2013 di Galeri Cafe TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka kasus suap Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaJokowi dianggap berkaitan dengan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto di KPK.
Baca SelengkapnyaPertemuan silaturahmi berlangsung lebih dari 1,5 jam.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaPDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 RI Joko Widodo membuat trend reaction atau video reaksi dengan melihat sejumlah emak-emak yang sedang bernyanyi.
Baca SelengkapnyaIKN akan memiliki keuntungan dimasa depan bagi investor
Baca SelengkapnyaBukan tanpa alasan PDIP melakukan pemecatan terhadap Jokowi, karena dianggap telah melakukan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaKegiatan investasi yang dilakukan oleh Aguan di IKN murni karena keinginan pribadi.
Baca SelengkapnyaPDIP mencium ada upaya membegal partainya melalui Kongres PDIP yang bakal digelar dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaJokowi telah dipecat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan kepada para koruptor untuk bertobat.
Baca Selengkapnya