Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov DKI

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor pusat pelayanan Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11). Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau yang dikenal dengan istilah 'pemutihan'.

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan denda PBB dan sanksi administrasi BBNKB ini dimulai dari 15 November hingga 15 Desember 2018.

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor pusat pelayanan Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11).

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor pusat pelayanan Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11).

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor pusat pelayanan Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11).

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Warga melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor pusat pelayanan Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11).

Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Jaksel dan Jaktim Berpotensi Longsor saat Musim Hujan
Jaksel dan Jaktim Berpotensi Longsor saat Musim Hujan

Pemprov DKI merilis informasi peringatan kewaspadaan bencana tanah longsor di wilayah Jakarta bulan November 2024.

Baca Selengkapnya
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti

Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang
Alasan Pemerintah Soal Aturan Beli Rumah Bebas Pajak Diperpanjang

Kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Tersandung Kasus Pajak Rp670 Juta, Pramono Pengusaha Susu Boyolali Malah Dapat Bantuan Tambahan Daya LIstrik
Tersandung Kasus Pajak Rp670 Juta, Pramono Pengusaha Susu Boyolali Malah Dapat Bantuan Tambahan Daya LIstrik

Pemilik UD Pramono mendapat berkah usai pertemuan dengan Komite Pengawas Pajak (Komwasjak), beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya
Besok, Pemprov DKI Bakal Padamkan Lampu Serentak Selama 60 Menit!
Besok, Pemprov DKI Bakal Padamkan Lampu Serentak Selama 60 Menit!

Disatu sisi juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi lampu dan emisi karbon, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Baca Selengkapnya
Sederet Alasan Jaksa Desak Hakim Tolak Gugatan Pengembalian Aset Diajukan Rafael Alun
Sederet Alasan Jaksa Desak Hakim Tolak Gugatan Pengembalian Aset Diajukan Rafael Alun

Beberapa aset yang dibelanjakan untuk menghilangkan jejak korupsi.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Jaksa Bongkar Pencucian Uang Rafael Alun hingga ke Ibu Kandung, Kakak dan Adik
Blak-blakan Jaksa Bongkar Pencucian Uang Rafael Alun hingga ke Ibu Kandung, Kakak dan Adik

Dalam sidang, jaksa blak-blakan membongkar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Rafael mengalir hingga ke ibu kandung, adik dan kakaknya.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp1.517 Triliun Hingga Oktober 2024

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Waspada, Penerimaan Negara Berpotensi Turun Drastis Akibat Hal Ini
Waspada, Penerimaan Negara Berpotensi Turun Drastis Akibat Hal Ini

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan dari industri tembakau mengalami penurunan akibat kebijakan peningkatan tarif cukai.

Baca Selengkapnya
Cerita Pengusaha Kena Denda Pajak Rp7,1 Miliar
Cerita Pengusaha Kena Denda Pajak Rp7,1 Miliar

FCA menyatakan bahwa Kaarmann tidak melaporkan kewajiban pajak atas keuntungan modal yang belum dibayarnya.

Baca Selengkapnya
Cara Tepat Menghindari Pajak Progresif Usai Menjual Kendaraan
Cara Tepat Menghindari Pajak Progresif Usai Menjual Kendaraan

Bapenda Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat yang menjual kendaraan bermotor pribadi untuk segera melaporkan transaksi penjualannya.

Baca Selengkapnya