Buruh PT Jaba Garmindo tidur di jalan saat menggelar aksi menuntut perusahaan Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta, Senin (16/5). Sekitar 200 buruh ini menuntut pemegang merek perlengkapan outdoor Jack Wolfskin bertanggung jawab atas hak mereka yang tidak dibayarkan oleh PT Jaba Garmindo.
Aksi buruh tidur di jalan tuntut tanggung jawab Jack Wolfskin
Demo Buruh
Koordinasi aksi mengatakan volume pekerjaan dari Jack Wolfskin yang ditempatkan di PT Jaba Garmino sebesar 2,04 persen dari total produksi perusahaan.
Sejak mengikat kontrak dengan Jack Wolfski, PT Jaba Garmindo semakin mengabaikan kesejahteraan buruh hingga pada 7 Mei 2015 perusahaan melakukan PHK massal, setelah sebelumnya menyatakan tidak dapat membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.
Terlihat buruh PT Jaba Garmindo membawa keluarga saat menggelar aksi menuntut tanggung jawab Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta (16/5).
Buruh PT Jaba Garmindo tidur di jalan saat menggelar aksi menuntut perusahaan Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta, Senin (16/5).
Buruh PT Jaba Garmindo tidur di jalan saat menggelar aksi menuntut perusahaan Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta, Senin (16/5).
Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca SelengkapnyaPramono juga mengatakan siap terjun langsung mewakili para buruh untuk bernegosiasi dengan perusahaan.
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, ruang dioalog di pemerintah Jakarta harus terbuka & bukan dihindari. Karena semakin dihindari semakin tidak baik bagi kenyaman dan ketentraman.
Baca SelengkapnyaPeningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.
Baca SelengkapnyaIa menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca SelengkapnyaBuruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan UMP 2025.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengaku sudah paham bagaimana mengatasi tuntutan kenaikan upah terhadap buruh.
Baca SelengkapnyaPerusahaan akhirnya menyetujui kenaikan upah buruh setelah mereka mogok kerja hampir 2 bulan.
Baca SelengkapnyaShinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya