Sekelompok massa memajang poster bergambar Menteri Yasonna Laoly saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (30/12).
Aksi massa demo dualisme kepemimpinan parpol di Kemenkumham
Demo
Dalam aksinya, mereka menuntut terhadap pemerintahan Jokowi soal ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa konflik dualisme kepemimpinan partai politik.
Mereka juga menilai Menkumham Yasonna Laoly tidak netral dan merusak hukum di NKRI.
Suasana depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (30/12) tampak dipadati puluhan massa yang berorasi.
Kegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
Baca SelengkapnyaLalu lintas truk angkutan material proyek pembangunan di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang memicu kemarahan warga.
Baca SelengkapnyaNamun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.
Baca SelengkapnyaYayasan Griya Warada Banten yang memiliki arti Rumah Kasih Sayang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 0016138, AH.01.04, TAHUN 2024
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan semua kantor Kementerian Koordinator dan Kementerian teknis nantinya akan berada di satu kompleks.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca SelengkapnyaAksi ini bakal digelar di lebih dari 300 kabupaten/kota di 38 provinsi, dengan perkiraan partisipasi lebih dari 100.000 orang buruh.
Baca SelengkapnyaKementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori.
Baca SelengkapnyaKoordinator Aksi Hakim PN Makassar, Sibali mengatakan, aksi yang dilakukan oleh seluruh hakim sebagai bentuk solidaritas.
Baca SelengkapnyaBudi yang mengenakan batik berwarna cokelat pun turun dari mobil Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi RI 36.
Baca SelengkapnyaBaroto mengungkapkan secara total terdapat 76 partai politik berbadan hukum yang tercatat di Kemenkumham, namun hanya 44 partai politik yang aktif.
Baca SelengkapnyaRazilu mengatakan, terdapat tiga perubahan paradigma kebijakan haji dan umrah.
Baca Selengkapnya