Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak Revisi Undang-undang KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Aksi Massa Menolak Pengesahan Revisi RUU KPK di DPR
Revisi UU KPK
Dalam aksinya massa membawa poster yang bertuliskan kekecewaan terhadap Presiden Jokowi dan DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Mereka menganggap mengesahkan revisi RUU KPK dinilai memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia saat menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak Revisi Undang-undang KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak Revisi Undang-undang KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak Revisi Undang-undang KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak Revisi Undang-undang KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak Revisi Undang-undang KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK membentangkan poster saat menggelar aksi menolak Revisi Undang-undang KPK di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Yudi mengatakan kasus yang telah dilaporkannya ke Polres Surakarta tersebut terkatung-katung atau tanpa kejelasan tujuh (7) tahun lamanya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca SelengkapnyaHuda mengatakan terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.
Baca SelengkapnyaPadahal, sopir bernama Haryono ini adalah orang yang melaporkan tentang peristiwa penembakan itu.
Baca SelengkapnyaDengan kenaikan PPN 12%, maka biaya operasional sekolah akan melonjak. Pupuslah harapan anak anak bangsa mampu bersaing dengan global.
Baca SelengkapnyaRikwanto menyinggung soal penanganan yang begitu lama. Padahal, saksi, barang bukti hingga lokasi kejadian sudah dimiliki secara lengkap
Baca SelengkapnyaKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly tidak menjadikan alasan pemaaf kepada anak bos toko roti
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah meningkatkan kesiagaan menyusul Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrem.
Baca SelengkapnyaVerrell Bramasta melakukan kunjungan ke berbagai tempat di Dapil VII Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Baca SelengkapnyaDia berharap Kortas Tipikor dapat berkolaborasi dengan Kejagung dan KPK dalam memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaDPR meminta Pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur mitigasi kebencanaan demi menjaga keselamatan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut, bahwa partainya pandai dalam hal olah-mengolah strategi politik.
Baca Selengkapnya