Demo Buruh
Ribuan buruh bergerak menuju Istana Merdeka saat berunjuk rasa menolak UU Tax Amnesty dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta, Kamis (29/9). Mereka menilai kedua kebijakan pemerintah tersebut telah merampas hak kesejahteraan rakyat dan hanya memiskinkan kaum buruh.
Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan gaji sebesar Rp 650 ribu dan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencalonkan diri dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.
Ribuan buruh bergerak menuju Istana Merdeka saat berunjuk rasa menolak UU Tax Amnesty dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta, Kamis (29/9).
Ribuan buruh bergerak menuju Istana Merdeka saat berunjuk rasa menolak UU Tax Amnesty dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta, Kamis (29/9).
Ribuan buruh bergerak menuju Istana Merdeka saat berunjuk rasa menolak UU Tax Amnesty dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta, Kamis (29/9).
Ribuan buruh bergerak menuju Istana Merdeka saat berunjuk rasa menolak UU Tax Amnesty dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta, Kamis (29/9).
Tiga buruh berkostum unik menyemarakkan aksi unjuk rasa menolak UU Tax Amnesty dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta, Kamis (29/9).
Ribuan buruh bergerak menuju Istana Merdeka saat berunjuk rasa menolak UU Tax Amnesty dan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di Jakarta, Kamis (29/9).
Ribuan buruh berjalan kaki menuju Istana Merdeka saat berunjuk rasa menolak Tax Amnesty di Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya para buruh menuntut untuk menuntut pemerintah mencabot Undang-Undang Tax Amnesty dan menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.
Baca Selengkapnya
Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca Selengkapnya
Peningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.
Baca Selengkapnya
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca Selengkapnya
Buruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca Selengkapnya
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan UMP 2025.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengaku sudah paham bagaimana mengatasi tuntutan kenaikan upah terhadap buruh.
Baca Selengkapnya
Shinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya
Apalagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami deflasi 5 bulan berturut turut. Hal itu menandakan bahwa ekonomi dalam negeri sedang lesu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi