Massa yang tergabung dari Gerakan Perempuan Milenial Indonesia saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (12/9).
Demo emak-emak tolak dieksploitasi Sandiaga
Demo
Dalam aksinya, mereka meminta Bawaslu turun tangan menghentikan politisasi 'Emak-emak' di Pilpres 2019.
Aksi yang diikuti lebih dari 100 demonstran ini berlangsung gedung Bawaslu di Jalan MH Thamrin. Mereka datang sekitar pukul 10.25 WIB.
Sambil bawa spanduk dan poster, mereka bersorak meminta Bawaslu untuk tegas menindak praktik politik yang dinilai menyimpang.
Massa ibu-ibu berorasi saat menggelar aksinya di depan Gedung Bawaslu. Unjuk rasa ini juga terkait dengan pernyataan Sandiaga Uno yang beberapa hari lalu membicarakan soal perbandingan uang belanja Rp 100 ribu sekarang dengan empat tahun lalu.
Massa Gerakan Perempuan Milenial Indonesia membentangkan spanduk saat menggelar aksi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (12/9).
Massa Gerakan Perempuan Milenial Indonesia membawa poster saat menggelar aksinya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (12/9).
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan Pilkada di Puncak Jaya, Papua ricuh.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaBagja mengaku, sudah melakukan penelusuran terkait sudat tersebut. Sehingga, dirinya belum bisa memutuskan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak.
Baca SelengkapnyaPihaknya mempersoalkan kegiatan bagi-bagi doorprize berupa gas elpiji 3 kilogram yang merupakan barang subsidi dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut berada di wilayah Kepulauan Seribu pada 25 November 2024 atau di momentum hari tenang.
Baca SelengkapnyaMenteri Perumahan Rakyat, Maruarar Sirait, dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta akibat pernyataan yang dianggap mengandung unsur SARA terkait Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu akan menelusuri video viral Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jakarta untuk memilih Ridwan Kamil-Suswono.
Baca SelengkapnyaLebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKalaupun pengawas ingin ke luar, maka bisa dilakukan sebelum perhitungan suara dimulai.
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI Jakarta mengingatkan warga yang kedapatan terlibat politik uang baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana
Baca SelengkapnyaBawaslu mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
Baca Selengkapnya