KPK
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3). Dudy Jocom diperiksa sebagai tersangka karena terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011.
Ekspresi Dudy Jocom usai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Dudy Jocom memakai baju oranye usai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Dudy Jocom dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Dudy Jocom dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/3).
Doa bersama juga dihadiri ribuan kader serta simpatisan Partai Gerindra.
Baca Selengkapnya
Setyo Budiyanto telah terpilih secara resmi sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024 hingga 2029.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca Selengkapnya
Setyo harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang saat ini tengah terjun payung.
Baca Selengkapnya
Dalam voting, nama Johanis Tanak meraih suara terbanyak bersama dengan Fitroh Rohcahyanto yakni 48 suara.
Baca Selengkapnya
Mereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata meminta maaf karena sudah gagal memberantas korupsi
Baca Selengkapnya
Pimpinan KPK baru harus memutuskan nasib para koruptor dengan hukuman yang setimpal.
Baca Selengkapnya
"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak"
Baca Selengkapnya
Penunjukan Setyo mencerminkan komitmen yang kuat dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
OTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca SelengkapnyaPerda No. 1 Tahun 2024 Jakarta mengubah tarif pajak progresif kendaraan, ini yang perlu Anda ketahui.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi