Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) saat menunggu pemeriksaan di lobi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/5). Prasetyo diperiksa terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Tata Ruang Strategis Jakarta Utara.
Gaya santai Ketua DPRD DKI diperiksa KPK terkait kasus reklamasi
Reklamasi Teluk Jakarta
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi terlihat santai saat hendak menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat menunggu pemeriksaan di lobi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat menunggu pemeriksaan di lobi Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat hendak menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5).
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat hendak menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/5).
KPK membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaSetyo Budiyanto telah terpilih secara resmi sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024 hingga 2029.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberikan pesan terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Setyo Budiyanto.
Baca SelengkapnyaSetyo harus bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah yang saat ini tengah terjun payung.
Baca SelengkapnyaDalam voting, nama Johanis Tanak meraih suara terbanyak bersama dengan Fitroh Rohcahyanto yakni 48 suara.
Baca SelengkapnyaMereka yang dipilih yakni, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Setyo Budiyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata meminta maaf karena sudah gagal memberantas korupsi
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK baru harus memutuskan nasib para koruptor dengan hukuman yang setimpal.
Baca Selengkapnya"Kalau perlu menurut saya level Pimpinan dan Dewas hanya konferensi pers resmi. Jangan ada ada doorstop pak"
Baca SelengkapnyaPenunjukan Setyo mencerminkan komitmen yang kuat dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaOTT seharusnya tetap dijalankan dan perlu adanya perhatian khusus dari KPK.
Baca SelengkapnyaDalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Setyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,6 miliar tanpa utang.
Baca Selengkapnya