Salah satu meme menggambarkan matinya demokrasi Indonesia yang beredar di media sosial pasca-pengesahan RUU Pilkada, pada Jumat (26/9). Pengesahan RUU Pilkada yang dipilih oleh anggota DPRD ini menuai kecaman dalam bentuk meme (gambar sindiran) yang lucu nan kocak.
Ini meme lucu nan kocak sindir pengesahan RUU Pilkada
Jejaring Sosial
"SBY suka bohong ya," salah satu meme sindiran untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY pun tak luput dari sindiran.
Meme lucu bergambar foto mantan Presiden Soeharto bertuliskan "Penak jamanku toh? Eh balik lagi toh. Orde Baru jilid II".
Sindiran pedas dalam bentuk meme bergambar saklar lampu dengan tulisan "Demokrasi bukan kayak saklar. Gampang banget on-off nya".
Meme menggambarkan Amien Rais yang sesumbar bisa melengserkan Gus Dur dan Megawati, apa lagi demokrasi.
Sindiran pedas terhadap Partai Demokrat yang walk out dalam sidang paripurna RUU Pilkada.
"Law Maker! What have you done?". Meme lucu berupa sindiran kepada DPR yang telah mengesahkan RUU Pilkada.
Meme lucu dengan pertanyaan heran "Loh ini tahun berapa? Kok Pilkada dipilih DPR lagi?"
Meme ekspresi kaget seorang wanita saat tahu RUU Pilkada sudah disahkan oleh DPR.
"I don't always walk out... But when i do i betrayed people." Meme sindiran berupa peringatan untuk Partai Demokrat yang walk out salam sidang paripurna RUU Pilkada.
"Y'all got any more of them. Democracy?" Meme lucu menyindir pengesahan RUU Pilkada.
Peserta Pilkada Kutai Kartanegara, Tasikmalaya, Bengkulu Selatan, dan Maluku Barat Daya mengajukan perkara pilkadanya ke MK.
Baca SelengkapnyaDia membanggakan dirinya mempunya jurus 'silat' untuk memenangkan calon-calon yang usung PDIP
Baca SelengkapnyaSaat ini jumlah sengketa Pilkada yang harus ditangani MK sebanyak 300. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil rekapitulasi suara, Husniah Talenrang-Dharmawangsyah Muin meraih 225.492 atau 53,61 persen
Baca SelengkapnyaSeharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.
Baca SelengkapnyaAhok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca SelengkapnyaPartai Golkar akan meninjau keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat Pilkada dipilih DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan wacana pilkada oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
Baca SelengkapnyaMahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah
Baca SelengkapnyaWamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya