Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi saksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Jusuf Kalla, atau akrab disapa JK, dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terpidana kasus korupsi dana penyelenggaraan Ibadah haji tersebut.
JK jadi saksi meringankan di sidang PK Suryadharma Ali
Jusuf Kalla
Dalam sidang tersebut, JK memaparkan aturan penggunaan dana operasional menteri.
JK bersalaman dengan Suryadharma Ali di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
JK saat menjadi saksi meringankan dalam sidang PK Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
JK usai menjadi saksi meringankan dalam sidang PK Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Suryadharma Ali usai menjalani sidang PK dengan saksi meringankan Jusuf Kalla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Suryadharma Ali usai menjalani sidang PK dengan saksi meringankan Jusuf Kalla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Suryadharma Ali usai menjalani sidang PK dengan saksi meringankan Jusuf Kalla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Suryadharma Ali usai menjalani sidang PK dengan saksi meringankan Jusuf Kalla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Suryadharma Ali usai menjalani sidang PK dengan saksi meringankan Jusuf Kalla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7).
Menteri Hukum RI Suprtaman Andi Agtas mengungkapkan alasan kementeriannya belum mengeluarkan SK Kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaHal itu ditegaskan JK usai mendapat validasi Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Baca SelengkapnyaSetelah penyerahan surat pengesahan dari Kementerian Hukum, JK langsung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaDari kubu Agung Laksono menilai, ada yang janggal dalam proses di Munas. Ia kemudian membuat Munas tandingan.
Baca SelengkapnyaAgung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaPerselisihan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono membuat suasana Munas PMI ke-22 semakin tegang. Lalu, berapa gaji yang diterima oleh Ketua PMI?
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla terpilih kembali menjadi Ketua PMI untuk periode 2024-2029, meskipun pemilihan tersebut mengalami konflik terkait dualisme kepemimpinan.
Baca Selengkapnya