Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.

Sementara negara-negara lain di kawasan ini menerapkan tarif yang lebih rendah, Indonesia dan Filipina akan berbagi posisi puncak dalam hal tarif PPN.

Forbes menyoroti Sri Mulyani sebagai seorang ahli ekonomi terkemuka di Indonesia yang telah menjalani masa jabatan keduanya sebagai menteri keuangan.

Sri Mulyani berdalih sikap diamnya dikarenakan sedang disibukkan dengan berbagai pekerjaan

Sri Mulyani menjelaskan, meskipun saat ini PPN ditetapkan sebesar 11 persen, terdapat banyak barang dan jasa yang sebenarnya tidak dikenakan PPN.

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp885,77 triliun atau 83,30 persen dari target.

Meskipun mengalami defisit, Sri Mulyani menjelaskan jumlah tersebut masih 76,8 persen dari pagu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN 2024.

Berikut potret Menteri Sri Mulyani saat hadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.

Indonesia pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang serupa pada era 1986-1987.

Dalam kenaikan PPN ini, pemerintah memberikan pengecualian kepada masyarakat miskin, kesehatan, hingga pendidikan.

Aktivitas underground economy di Indonesia bernilai fantastis yang bila diungkap bisa menjadi sumber pendapatan baru negara.