Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Sri Mulyani Indrawati

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah pimpinan KPK bersiap memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Dalam gelar perkara hasil OTT pada Senin kemarin, KPK menetapkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno sebagai tersangka penerima suap, dan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia bernama Rajamohanan Nair sebagai tersangka pemberi suap. Dalam OTT tersebut KPK menyita uang sebesar USD 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar.

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Sri Mulyani mengaku kecewa dengan tindakan suap yang melibatkan anak buahnya tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merusak upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Menkeu Sri Mulyani dan sejumlah pimpinan KPK bersiap memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Tim penyidik menunjukkan barang bukti OTT oknum Ditjen Pajak saat Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11).

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK

Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).

Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan
Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan

Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.

Baca Selengkapnya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya

Sementara negara-negara lain di kawasan ini menerapkan tarif yang lebih rendah, Indonesia dan Filipina akan berbagi posisi puncak dalam hal tarif PPN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia
Sri Mulyani Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Forbes menyoroti Sri Mulyani sebagai seorang ahli ekonomi terkemuka di Indonesia yang telah menjalani masa jabatan keduanya sebagai menteri keuangan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Kebutuhan Pokok Masyarakat Tidak Terdampak Kebijakan PPN 12 Persen
Sri Mulyani: Kebutuhan Pokok Masyarakat Tidak Terdampak Kebijakan PPN 12 Persen

Sri Mulyani menjelaskan, meskipun saat ini PPN ditetapkan sebesar 11 persen, terdapat banyak barang dan jasa yang sebenarnya tidak dikenakan PPN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Raup Penerimaan Pajak Rp1.688,93 Triliun Hingga November 2024
Pemerintah Raup Penerimaan Pajak Rp1.688,93 Triliun Hingga November 2024

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp885,77 triliun atau 83,30 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Data Sri Mulyani: APBN 2024 Defisit Rp401 Triliun Hingga November 2024
Data Sri Mulyani: APBN 2024 Defisit Rp401 Triliun Hingga November 2024

Meskipun mengalami defisit, Sri Mulyani menjelaskan jumlah tersebut masih 76,8 persen dari pagu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025

Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingin Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Kemenkeu: Target Harus Dibuat Ambisius
Prabowo Ingin Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Kemenkeu: Target Harus Dibuat Ambisius

Indonesia pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang serupa pada era 1986-1987.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani: Kenaikan PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025
Anak Buah Sri Mulyani: Kenaikan PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Dalam kenaikan PPN ini, pemerintah memberikan pengecualian kepada masyarakat miskin, kesehatan, hingga pendidikan.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aktivitas Underground Econonomy, Penghasilan ‘Bawah Tanah’ yang Raup Angka Fantastis
Mengenal Aktivitas Underground Econonomy, Penghasilan ‘Bawah Tanah’ yang Raup Angka Fantastis

Aktivitas underground economy di Indonesia bernilai fantastis yang bila diungkap bisa menjadi sumber pendapatan baru negara.

Baca Selengkapnya
Gaji Guru PNS dan Honorer Naik Mulai Awal 2025, Anggaran di APBN Membengkak Rp16,7 Triliun
Gaji Guru PNS dan Honorer Naik Mulai Awal 2025, Anggaran di APBN Membengkak Rp16,7 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut menyasar upaya peningkatan kesejahteraan guru.

Baca Selengkapnya
Daftar Barang dan Jasa Bakal Kena Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai 2025
Daftar Barang dan Jasa Bakal Kena Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Mulai 2025

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.

Baca Selengkapnya