Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah pimpinan KPK bersiap memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Dalam gelar perkara hasil OTT pada Senin kemarin, KPK menetapkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno sebagai tersangka penerima suap, dan Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia bernama Rajamohanan Nair sebagai tersangka pemberi suap. Dalam OTT tersebut KPK menyita uang sebesar USD 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar.
Kekecewaan Sri Mulyani pejabat Ditjen Pajak tertangkap KPK
Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani mengaku kecewa dengan tindakan suap yang melibatkan anak buahnya tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut merusak upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
Menkeu Sri Mulyani dan sejumlah pimpinan KPK bersiap memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).
Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).
Tim penyidik menunjukkan barang bukti OTT oknum Ditjen Pajak saat Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11).
Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).
Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).
Menkeu Sri Mulyani didampingi sejumlah pimpinan KPK memberikan keterangan terkait OTT oknum pejabat Ditjen Pajak di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).
Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.
Baca SelengkapnyaSementara negara-negara lain di kawasan ini menerapkan tarif yang lebih rendah, Indonesia dan Filipina akan berbagi posisi puncak dalam hal tarif PPN.
Baca SelengkapnyaForbes menyoroti Sri Mulyani sebagai seorang ahli ekonomi terkemuka di Indonesia yang telah menjalani masa jabatan keduanya sebagai menteri keuangan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, meskipun saat ini PPN ditetapkan sebesar 11 persen, terdapat banyak barang dan jasa yang sebenarnya tidak dikenakan PPN.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp885,77 triliun atau 83,30 persen dari target.
Baca SelengkapnyaMeskipun mengalami defisit, Sri Mulyani menjelaskan jumlah tersebut masih 76,8 persen dari pagu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN 2024.
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaIndonesia pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang serupa pada era 1986-1987.
Baca SelengkapnyaDalam kenaikan PPN ini, pemerintah memberikan pengecualian kepada masyarakat miskin, kesehatan, hingga pendidikan.
Baca SelengkapnyaAktivitas underground economy di Indonesia bernilai fantastis yang bila diungkap bisa menjadi sumber pendapatan baru negara.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut menyasar upaya peningkatan kesejahteraan guru.
Baca SelengkapnyaPajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.
Baca Selengkapnya