Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu

Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu

Sengketa tanah Pulau Pari

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu

Dari ki-ka: Anggota LBH Jakarta Nelson Simanjuntak, anggota FP3 Pulau Pari Sahrul, mantan terpidana yang juga Ketua RW 04 Pulau Pari Sulaiman, anggota Walhi Fatilda, anggota DPP KNTI Marthin Hadiwinata, dan anggota FP3 Pulau Pari Edy saat menggelar konpers terkait putusan bebas dan kriminalisasi warga Pulau Pari oleh Polres Kepulauan Seribu di Kantor LBH, Jakarta, Minggu (18/11).

Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu

Anggota Walhi Fatilda saat memberikan keterangan dalam konpers tersebut. Dalam konpers ini, LBH bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak Kapolri untuk segera memberikan sanksi tegas kepada bawahannya di Polres Kepulauan Seribu karena melakukan kriminalisasi terhadap warga Pulau Pari.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu

Anggota FP3 Pulau Pari Sahrul, memberikan keterangan di sebelah mantan terpidana yang juga Ketua RW 04 Pulau Pari, Sulaiman saat konpers. Dalam keterangannya, mereka juga meminta Jaksa Agung untuk menghukum jaksa dalam kasus Sulaiman karena tidak mencantumkan dan memanipulasi fakta persidangan dalam surat tuntutan.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu

Sebelumnya, Sulaiman dan sejumlah warga Pulau Pari diputus bebas atau tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara atas tuduhan melakukan pemerasan dan penyerobotan tanah di Pulau Pari yang dilaporkan Polres Kepulauan Seribu.

Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu

Mantan terpidana yang juga Ketua RW 04 Pulau Pari, Sulaiman memberikan keterangan saat menggelar konpers terkait putusan bebas dan kriminalisasi warga Pulau Pari oleh Polres Kepulauan Seribu di Kantor LBH, Jakarta, Minggu (18/11).

Setelah 41 Tahun Berdiri, Hotel Legendaris Garden Palace Akhirnya Dieksekusi
Setelah 41 Tahun Berdiri, Hotel Legendaris Garden Palace Akhirnya Dieksekusi

Proses eksekusi terhadap hotel tersebut dilakukan oleh PT Tunas Unggul Lestari (TUL) melalui penetapan eksekusi yang dibacakan oleh juru sita Pengadilan.

Baca Selengkapnya
Lahan Perkebunan Diam-Diam Diserobot PT ABT, Warga Menjerit: Kami Butuh Hidup
Lahan Perkebunan Diam-Diam Diserobot PT ABT, Warga Menjerit: Kami Butuh Hidup

Jika pada akhirnya perkebunan warga masuk batas patok yang dipasang perusahaan, maka 2.000 kepala keluarga akan terkena dampak.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-blakan! Menteri Nusron
VIDEO: Blak-blakan! Menteri Nusron "60 Persen Sengketa Pertanahan Libatkan Oknum BPN"

Nusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Nusron Ungkap 6,4 Juta Hektare Tanah di Indonesia Bermasalah
Nusron Ungkap 6,4 Juta Hektare Tanah di Indonesia Bermasalah

Hampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Janji Bakal Buat Tak Nyaman Mafia Tanah hingga ke Akarnya
Menteri AHY Janji Bakal Buat Tak Nyaman Mafia Tanah hingga ke Akarnya

AHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Ungkap Kasus Mafia Tanah, Berpotensi Datangkan Investasi Rp3,41 Triliun
Menteri AHY Ungkap Kasus Mafia Tanah, Berpotensi Datangkan Investasi Rp3,41 Triliun

Mafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya
Ini Tantangan Dihadapi Pemerintah Selesaikan Masalah Tumpang Tindih Lahan di Indonesia
Ini Tantangan Dihadapi Pemerintah Selesaikan Masalah Tumpang Tindih Lahan di Indonesia

Dalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.

Baca Selengkapnya
Airlangga Hartarto Panggil AHY hingga Moeldoko Bahas Masalah Tumpang Tindih Lahan
Airlangga Hartarto Panggil AHY hingga Moeldoko Bahas Masalah Tumpang Tindih Lahan

Langkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Ini Diklaim Jadi Solusi Masalah Tumpang Tindih Lahan Seluas 19,97 Juta Hektare
Kebijakan Ini Diklaim Jadi Solusi Masalah Tumpang Tindih Lahan Seluas 19,97 Juta Hektare

Keberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Pekerja Perkebunan Sawit di OKI Ditembaki Orang Tak Dikenal, Diduga Akibat Sengketa Lahan
Pekerja Perkebunan Sawit di OKI Ditembaki Orang Tak Dikenal, Diduga Akibat Sengketa Lahan

Suara tembakan terdengar sangat banyak dan dalam jarak yang cukup dekat

Baca Selengkapnya
Seperempat Abad Diduduki Warga, 121 Hektare Lahan di Serdang Bedagai Kini Kembali 'Dipelukan' PTPN IV
Seperempat Abad Diduduki Warga, 121 Hektare Lahan di Serdang Bedagai Kini Kembali 'Dipelukan' PTPN IV

Proses sita dilakukan setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.

Baca Selengkapnya
Sengketa Lahan Berujung Maut, Bapak dan Dua Anak di OKU Tega Bunuh Wanita Tua
Sengketa Lahan Berujung Maut, Bapak dan Dua Anak di OKU Tega Bunuh Wanita Tua

Seorang pria dan dua anaknya tega membunuh seorang wanita tua HA (62) di Kedaton, Ogan Komering Ulu. Pembunuhan ini dilatarbelakangi sengketa lahan.

Baca Selengkapnya