Dari ki-ka: Anggota LBH Jakarta Nelson Simanjuntak, anggota FP3 Pulau Pari Sahrul, mantan terpidana yang juga Ketua RW 04 Pulau Pari Sulaiman, anggota Walhi Fatilda, anggota DPP KNTI Marthin Hadiwinata, dan anggota FP3 Pulau Pari Edy saat menggelar konpers terkait putusan bebas dan kriminalisasi warga Pulau Pari oleh Polres Kepulauan Seribu di Kantor LBH, Jakarta, Minggu (18/11).
Koalisi Selamatkan Pulau Pari Desak Kapolri Jatuhi Sanksi Polisi Kepulauan Seribu
Sengketa tanah Pulau Pari
Anggota Walhi Fatilda saat memberikan keterangan dalam konpers tersebut. Dalam konpers ini, LBH bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak Kapolri untuk segera memberikan sanksi tegas kepada bawahannya di Polres Kepulauan Seribu karena melakukan kriminalisasi terhadap warga Pulau Pari.
Anggota FP3 Pulau Pari Sahrul, memberikan keterangan di sebelah mantan terpidana yang juga Ketua RW 04 Pulau Pari, Sulaiman saat konpers. Dalam keterangannya, mereka juga meminta Jaksa Agung untuk menghukum jaksa dalam kasus Sulaiman karena tidak mencantumkan dan memanipulasi fakta persidangan dalam surat tuntutan.
Sebelumnya, Sulaiman dan sejumlah warga Pulau Pari diputus bebas atau tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara atas tuduhan melakukan pemerasan dan penyerobotan tanah di Pulau Pari yang dilaporkan Polres Kepulauan Seribu.
Mantan terpidana yang juga Ketua RW 04 Pulau Pari, Sulaiman memberikan keterangan saat menggelar konpers terkait putusan bebas dan kriminalisasi warga Pulau Pari oleh Polres Kepulauan Seribu di Kantor LBH, Jakarta, Minggu (18/11).
Proses eksekusi terhadap hotel tersebut dilakukan oleh PT Tunas Unggul Lestari (TUL) melalui penetapan eksekusi yang dibacakan oleh juru sita Pengadilan.
Baca SelengkapnyaJika pada akhirnya perkebunan warga masuk batas patok yang dipasang perusahaan, maka 2.000 kepala keluarga akan terkena dampak.
Baca SelengkapnyaNusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca SelengkapnyaMafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
Baca SelengkapnyaDalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaLangkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan ini merupakan dampak dari reformasi perundang-undangan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaSuara tembakan terdengar sangat banyak dan dalam jarak yang cukup dekat
Baca SelengkapnyaProses sita dilakukan setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.
Baca SelengkapnyaSeorang pria dan dua anaknya tega membunuh seorang wanita tua HA (62) di Kedaton, Ogan Komering Ulu. Pembunuhan ini dilatarbelakangi sengketa lahan.
Baca Selengkapnya