Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo didampingi Juru Bicara KPK Febri saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4). Dalam kesempatan tersebut Agus Rahardjo mengumumkan bahwa KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka.
KPK tetapkan 38 anggota DPRD Sumut jadi tersangka
Suap DPRD Sumut
Sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara tersebut menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho terkait fungsi dan kewenangan mereka.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).
Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).
Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).
Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan 38 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).
Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDPR heran terjadi perbedaan angka di internal kementerian itu.
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut dilakukan KPK dalam rentang bulan Oktober hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaMalvino dipecat usai terlibat bersama 16 anggota polisi lainnya memeras penonton Djakarta Warehouse Management (DWP) diduga menyalahgunakan narkoba.
Baca SelengkapnyaJenderal BG juga mengungkap temuan adanya aset para koruptor yang tersebar di luar negeri
Baca SelengkapnyaSaldi Isra menilai bila hanya dua paslon, masyarakat mudah terbelah dan jika tidak diantisipasi maka bisa mengancam kebhinekaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaAfif tewas bertepatan dengan aparat kepolisian mengamankan aksi tawuran di daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaRencana penutupan Stasiun Karet untuk naik turun penumpang KRL Jabodetabek ini guna mempercepat perjalanan KRL
Baca SelengkapnyaSri Mulyani berharap agar pembelajaran soal bursa masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar .
Baca SelengkapnyaYanto mengatakan jika memang terbukti harta koruptor diperoleh dari hasil korupsi, maka negara akan menyita harta tersebut
Baca SelengkapnyaPutusan ini sesuai sidang dengan nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 pada Kamis, 2 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaBudi Gunawan menegaskan, hukum jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Baca Selengkapnya