Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai didampingi Dirjen OTDA Sumarsono memberi keterangan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2). Tjahjo memenuhi undangan Ombudsman RI untuk memberikan penjelasan tentang status hukum kepala daerah sebagai terdakwa, dan implikasinya terhadap pelayanan publik.
Mendagri temui Ombudsman RI bahas status terdakwa kepala daerah
Mendagri
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai didampingi Dirjen OTDA Sumarsono memberi keterangan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai didampingi Dirjen OTDA Sumarsono memberi keterangan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai didampingi Dirjen OTDA Sumarsono memberi keterangan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai didampingi Dirjen OTDA Sumarsono memberi keterangan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai usai bertemu di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Ketua Ombudsman Amzulian Rifai usai bertemu di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (16/2).
Ombudsman berharap pemerintah melindungi tenaga kerja serta industri nasional.
Baca SelengkapnyaOmbudsman menemukan beberapa demonstran mengalami luka-luka diduga dipukul oknum kepolisian
Baca SelengkapnyaHingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSuganda mengatakan adanya representasi ASN pada pimpinan KPK dapat lebih memperkaya pengalaman praktis dalam dunia birokrasi.
Baca SelengkapnyaOmbudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga meninjau langsung penyaluran LPG 3 kilogram di wilayah DIY.
Baca SelengkapnyaLangkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.
Baca SelengkapnyaPenjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mendukung Ombudsman Provinsi Sumsel dalam mengawasi layanan publik.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif Ombudsman tahun 2025 lebih rendah dibandingkan pagu indikatif tahun 2024.
Baca SelengkapnyaManfaat program Tapera akan lebih banyak diperoleh oleh pekerja. Antara lain bantuan DP rumah hingga nilai bunga KPR yang lebih murah bekisar 5 persen.
Baca SelengkapnyaDengan kata lain, investasi dana Tapera tidak ditaruh pada instrumen yang tinggi risiko seperti saham.
Baca SelengkapnyaPerbankan sudah memberikan pernyataan bertanggung jawab untuk mengganti jika secara hukum bank dinyatakan bersalah dan harus menggantinya.
Baca SelengkapnyaBanyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca Selengkapnya