Menteri Kesehatan Nila Moeloek (tengah) didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (tiga kanan) beserta jajaran saat menggelar konpers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1). Konpers tersebut membahas terkait pemutusan kerjasama antara rumah sakit yang belum terakreditasi dan BPJS Kesehatan. Dari 2.218 rumah sakit, baru sebanyak 1.759 rumah sakit yang sudah melakukan akreditasi.
Menkes Angkat Bicara Terkait Pemutusan Kerjasama RS dan BPJS Kesehatan
Menkes
Menteri Kesehatan Nila Moeloek didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1).
Menteri Kesehatan Nila Moeloek memberikan keterangan terkait pemutusan kerjasama antara rumah sakit yang belum terakreditasi dan BPJS Kesehatan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memberikan keterangan terkait pemutusan kerjasama antara rumah sakit yang belum terakreditasi dan BPJS Kesehatan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1).
Menteri Kesehatan Nila Moeloek memberikan keterangan terkait pemutusan kerjasama antara rumah sakit yang belum terakreditasi dan BPJS Kesehatan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memberikan keterangan terkait pemutusan kerjasama antara rumah sakit yang belum terakreditasi dan BPJS Kesehatan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1).
Menteri Kesehatan Nila Moeloek memberikan keterangan terkait pemutusan kerjasama antara rumah sakit yang belum terakreditasi dan BPJS Kesehatan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memberikan keterangan terkait pemutusan kerjasama antara rumah sakit yang belum terakreditasi dan BPJS Kesehatan saat menggelar konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1).
KPK mengendus pembelian pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) oleh tersangka kasus korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) berisinial SW
Baca SelengkapnyaMulai 1 November 2024, setiap pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia diwajibkan untuk menunjukkan bukti keanggotaan aktif BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaMenurut Menkes Budi, program ini berbeda dari skrining yang diadakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaTiap jenis pestisida memiliki risiko kesehatan yang berbeda terhadap manusia, tergantung pada senyawa kimia.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin menjamin ketersediaan dokter dan spesialis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMelalui kerja sama ini, sudah ada 34 Rumah Sakit Vertikal yang bergabung dalam jaringan PRUPriority Hospitals.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan pantauan lapangan, aksi massa tiba di Kantor Kemenkes pukul 11.00 WIB.
Baca SelengkapnyaPenekanan pada implementasi bertahap ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi yang mulus bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini diambil setelah Kemenkes RI menerima laporan yang kuat dan bukti dari penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan telah memicu perdebatan publik yang cukup hangat.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan telah memicu perdebatan publik yang cukup hangat.
Baca SelengkapnyaDia menyebutkan, bahwa RPMK tersebut akan fokus pada standardisasi warna kemasan rokok konvensional dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya