Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi dan penghargaan kepada President Commissioner EMTEK Eddy Kusnadi Sariaatmadja di Kantor Pajak Kanwil DJP Jakarta Rabu (13/3). Menkeu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 30 wajib pajak besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Dimana target penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sebesar Rp 418,73 triliun di tahun 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada President Commissioner EMTEK Eddy Kusnadi Sariaatmadja di Kantor Pajak Kanwil DJP Jakarta Rabu (13/3).
Pemberian tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada 30 wajib pajak besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berfoto bersama President Commissioner EMTEK Eddy Kusnadi Sariaatmadja dan sejumlah wajib pajak besar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta Rabu (13/3).
Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.
Baca Selengkapnya
Dari 788 peristiwa kebakaran tersebut, korsleting listrik tetap menjadi penyebab utama kebakaran di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Artinya terdapat kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.
Baca Selengkapnya
Akses serentak dari berbagai pihak mempengaruhi kinerja sistem.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan 3,5 persen.
Baca Selengkapnya
Diperkirakan bahwa pada tahun 2025, biaya hidup di beberapa provinsi Indonesia akan meningkat signifikan.
Baca Selengkapnya
Korban dihampiri pelaku yang datang menggunakan sepeda motor. Seketika itu juga, pelaku merampas ponsel yang sedang digenggamnya.
Baca SelengkapnyaFase 2A MRT Jakarta akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang 5,8 kilometer.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku terhadap barang yang tergolong mewah, yakni kendaraan bermotor.
Baca Selengkapnya
Namun, proyeksi itu berubah lantaran Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatasi barang dan jasa yang terkena tarif PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Pelaku memanfaatkan sanggar fiktif untuk menarik keuntungan dari SPJ.
Baca Selengkapnya
BPS belum dapat menangkap dampak kenaikan PPN 12 persen dalam rilis inflasi Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi