Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Kemenkeu

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Wahyu K. Tumakaka (kiri) bersama Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Dadang Suwarna (kedua kiri) memberi keterangan pers terkait penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba, Jakarta, Jumat (30/1). Penyanderaan atau penahanan terhadap wajib pajak 'bandel' ini diberlakukan setelah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Surat Izin Penyanderaan No. SR-366/MK.03/2015 pada 28 Januari 2015. Ditindaklanjuti Surat Perintah Penyanderaan dari Kepala kantor pelayanan pajak (KPP) No. Porint.02/WPJ/.07/KP/2015.

Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Suasana saat Wahyu K. Tumakaka bersama Dadang Suwarna memberi keterangan pers terkait penyanderaan terhadap penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Setelah baru saja diberlakukan, hari ini Ditjen Pajak akan menyandera SC, penanggung pajak PT. DGP lantaran sudah lima tahun tak membayar kewajibannya pada negara. SC menunggak pajak sebesar Rp 6 milyar.

Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Suasana saat Wahyu K. Tumakaka bersama Dadang Suwarna memberi keterangan pers terkait penyanderaan terhadap penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Seorang petugas tengah menjaga salah satu sel untuk penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Pemerintah siapkan hotel prodeo untuk penunggak pajak

Suasana bagian luar penjara yang diperuntukkan bagi penunggak pajak di LP Salemba, Jakarta, Jumat (30/1).

Perjalanan Dinas Kementerian Dipangkas, Negara Bakal Hemat Rp3,6 Triliun
Perjalanan Dinas Kementerian Dipangkas, Negara Bakal Hemat Rp3,6 Triliun

Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati Penipuan Catut Nama Bea Cukai, Ini 3 Tips Terhindar dari Kerugian Lebih Besar
Hati-Hati Penipuan Catut Nama Bea Cukai, Ini 3 Tips Terhindar dari Kerugian Lebih Besar

Jumlah penipuan mengalami kenaikan sebanyak 5,75 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 539 pengaduan.

Baca Selengkapnya
Sepanjang Tahun 2024, Negara Dapat Pemasukan Rp1.932 Triliun dari Pajak
Sepanjang Tahun 2024, Negara Dapat Pemasukan Rp1.932 Triliun dari Pajak

Penerimaan pajak tahun 2024 mengalami pertumbuhan 3,5 persen.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Netflix Cs Tak Kena PPN 12 Persen
Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Netflix Cs Tak Kena PPN 12 Persen

Kenaikan tarif PPN ke 12 persen  hanya menyasar bagi barang mewah di antaranya private jet, kapal pesiar.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani : Shampo dan Sabun Tak Kena PPN 12 Persen
Sri Mulyani : Shampo dan Sabun Tak Kena PPN 12 Persen

Hanya sedikit barang mewah yang bakal terkena PPN 12 persen, semisal pesawat jet, kapal pesiar.

Baca Selengkapnya
Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan
Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan

Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.

Baca Selengkapnya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya
Tarif PPN Indonesia Ternyata Paling Tinggi se-ASEAN, Ini Datanya

Sementara negara-negara lain di kawasan ini menerapkan tarif yang lebih rendah, Indonesia dan Filipina akan berbagi posisi puncak dalam hal tarif PPN.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia
Sri Mulyani Masuk Daftar Wanita Paling Berpengaruh di Dunia

Forbes menyoroti Sri Mulyani sebagai seorang ahli ekonomi terkemuka di Indonesia yang telah menjalani masa jabatan keduanya sebagai menteri keuangan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Kebutuhan Pokok Masyarakat Tidak Terdampak Kebijakan PPN 12 Persen
Sri Mulyani: Kebutuhan Pokok Masyarakat Tidak Terdampak Kebijakan PPN 12 Persen

Sri Mulyani menjelaskan, meskipun saat ini PPN ditetapkan sebesar 11 persen, terdapat banyak barang dan jasa yang sebenarnya tidak dikenakan PPN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Raup Penerimaan Pajak Rp1.688,93 Triliun Hingga November 2024
Pemerintah Raup Penerimaan Pajak Rp1.688,93 Triliun Hingga November 2024

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp885,77 triliun atau 83,30 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Data Sri Mulyani: APBN 2024 Defisit Rp401 Triliun Hingga November 2024
Data Sri Mulyani: APBN 2024 Defisit Rp401 Triliun Hingga November 2024

Meskipun mengalami defisit, Sri Mulyani menjelaskan jumlah tersebut masih 76,8 persen dari pagu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025
Sri Mulyani Bungkam Ditanya soal PPN 12 Persen 1 Januari 2025

Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.

Baca Selengkapnya