Massa buruh dan pekerja dari berbagai daerah memadati Jalan MH Thamrin dalam saat peringatan May Day, di Jakarta, Senin (1/5). Dalam aksi ini, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya tolak upah murah dan hapus outsourcing.
Peringatan May Day 2017, massa buruh merahkan Jalan Thamrin
May Day
Sejumlah atribut poster dibawa massa buruh saat peringatan May Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (1/5).
Massa buruh melakukan teatrikal saat peringatan May Day di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (1/5).
Massa buruh dan pekerja dari berbagai daerah saat memadati Jalan MH Thamrin dalam peringatan May Day, Senin (1/5).
Massa buruh dan pekerja dari berbagai daerah saat memadati Jalan MH Thamrin dalam peringatan May Day, Senin (1/5).
Massa buruh dan pekerja dari berbagai daerah saat memadati Jalan MH Thamrin dalam peringatan May Day, Senin (1/5).
Massa buruh dan pekerja dari berbagai daerah saat memadati Jalan MH Thamrin dalam peringatan May Day, Senin (1/5).
Penetapan UMP 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap undang-udang Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaPada UMP Sumsel 2024, kenaikan hanya 1,55 persen menjadi Rp3.456.874.
Baca SelengkapnyaPemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan bersinergi dalam menetapkan upah minimum daerahnya.
Baca SelengkapnyaUpah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja.
Baca SelengkapnyaPeningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.
Baca SelengkapnyaIa menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan UMP 2025.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengaku sudah paham bagaimana mengatasi tuntutan kenaikan upah terhadap buruh.
Baca SelengkapnyaShinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca SelengkapnyaApalagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami deflasi 5 bulan berturut turut. Hal itu menandakan bahwa ekonomi dalam negeri sedang lesu.
Baca Selengkapnya