Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memakai batik dan blangkon saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3). Dalam rapat kerja tersebut Menhub Budi Karya membeberkan, tidak akan ada larangan mudik Lebaran untuk tahun ini. Pihaknya akan menyiapkan pelaksanaan mudik yang lebih ketat dan memfokuskan tracing terhadap mereka yang hendak bepergian.
Rapat di DPR, Menhub Pastikan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021
Menteri Perhubungan
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3). Dalam rapat kerja tersebut Menhub Budi Karya membeberkan, tidak akan ada larangan mudik Lebaran untuk tahun ini. Pihaknya akan menyiapkan pelaksanaan mudik yang lebih ketat dan memfokuskan tracing terhadap mereka yang hendak bepergian.
Dengan tidak adanya larangan mudik, Menhub memproyeksi terjadinya lonjakan penumpang yang menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara menjelang Lebaran tahun ini.
Menhub Budi Karya memberikan pemaparan dalam menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).
Menhub Budi Karya memberikan pemaparan dalam menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).
Peristiwa terbakarnya kapal itu, lanjut Budi bisa menjadi pembelajaran bagi pergerakan kapal yang ada di Maluku Utara.
Baca SelengkapnyaBudi menerangkan, keberadaan rel layang juga memungkinkan untuk integrasi dengan KA Bandara Adi Soemarmo.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut, hal pertama yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan adalah terkait lingkungan dalam pembangunan transportasi.
Baca SelengkapnyaKenaikan tukin ini merupakan kerja keras karyawannya, apalagi pihaknya berhasil meleburkan dari 300 aplikasi menjadi 9 aplikasi saja.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca SelengkapnyaMenhub mengatakan, salah satu penyebab utama adalah penurunan drastis populasi pesawat di dunia, yang membuat banyak pabrikan tidak beroperasi dengan baik.
Baca SelengkapnyaUntuk tahap awal, lapangan udara tersebut masih bersifat VVIP sebagai tempat pendaratan pesawat presiden dan untuk kepentingan IKN.
Baca SelengkapnyaSaat ini moda transportasi pesawat sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPada Minggu (8/9) kemarin, Budi Karya kembali mengecek progres pembangunan Bandara Nusantara.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong pertumbuhan wisata bahari di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBandara yang memiliki landasan pacu 2.400 meter hanya akan bisa melayani pesawat dengan penerbangan 6-8 jam.
Baca Selengkapnya14 Unit rumah menteri yang telah rampung dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah dilengkapi perabotan.
Baca Selengkapnya