Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/10). Dalam aksinya mereka menuntut Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk memenuhi salah satu janji selama masa kampanye, yaitu pengangkatan perangkat desa menjadi PNS.
Ribuan perangkat desa geruduk Istana tagih janji Jokowi
Demo
Massa dari PPDI saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/10).
Selain itu, mereka juga meminta kejelasan dana desa sebesar Rp 1,4 miliar.
Massa dari PPDI saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/10).
Massa dari PPDI membakar seragam dinasnya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/10).
Kegagalan RUU Pelarangan Perdagangan Anjing dan Kucing masuk dalam Prolegnas menjadi sorotan aktivis hewan dalam Koalisi Dog Meat Free Indonesia.
Baca SelengkapnyaSikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaPuluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Baca SelengkapnyaSelama masa aktif menjabat, peserta memiliki kewajiban membayar iuran sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, membuka usaha dapat memberikan penghasilan berlipat dibanding ASN dengan gaji standar.
Baca SelengkapnyaLalu lintas truk angkutan material proyek pembangunan di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang memicu kemarahan warga.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaNamun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.
Baca SelengkapnyaUntuk cuti sakit yang lebih dari satu hari, PNS diwajibkan untuk membuat permohonan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Baca SelengkapnyaJalan desa tiba-tiba banyak yang diaspal, netizen sebut pemerintah sedang bersih-bersih.
Baca SelengkapnyaPemerintah Hong Kong akan memberlakukan pembatasan penggunaan aplikasi WhatsApp bagi pegawai negeri sipil saat menggunakan komputer.
Baca SelengkapnyaRini juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen hukum untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.
Baca Selengkapnya