Wapres Jusuf Kalla (tengah) berbincang bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti saat hendak memberikan pengarahan kepada Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (12/8). Pengarahan yang diberikan Wapres Jusuf Kalla kepada Kapolda dan Kapolres se-Indonesia ini terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Temui Kapolres se-Indonesia, JK beri arahan soal Pilkada serentak
Jusuf Kalla
Wapres Jusuf Kalla saat hendak memberikan pengarahan kepada Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (12/8).
Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan kepada Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (12/8).
Wapres Jusuf Kalla foto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Ketua KPU Husni Kamil Malik, Ketua Bawaslu Muhammad serta Kapolda dan Kapolres se-Indonesia seusai memberikan pengarahan di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (12/8).
Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin seusai memberikan pengarahan kepada Kapolda dan Kapolres se-Indonesia di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (12/8).
Partai Golkar akan meninjau keterlibatan masyarakat dalam proses pilkada.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum RI Suprtaman Andi Agtas mengungkapkan alasan kementeriannya belum mengeluarkan SK Kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaHal itu ditegaskan JK usai mendapat validasi Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Baca SelengkapnyaSetelah penyerahan surat pengesahan dari Kementerian Hukum, JK langsung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaDari kubu Agung Laksono menilai, ada yang janggal dalam proses di Munas. Ia kemudian membuat Munas tandingan.
Baca SelengkapnyaAgung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan
Baca SelengkapnyaMengenai wacana mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung atau calon dipilih DPRD, politikus PDIP ini menyerahkan kepada partai politik
Baca SelengkapnyaEks Sekretaris Kabinet ini juga sudah mendapatkan ucapan selamat secara langsung dari Ridwan Kamil maupun Dharma Pongrekun.
Baca SelengkapnyaTahapan Pilkada 2024 yang berlangsung saat ini adalah rekapitulasi hasil penghitungan secara berjenjang dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaPilkada ulang dilakukan karena calon kepala daerah tunggal kalah melawan kotak kosong.
Baca Selengkapnya