Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI bersorak-sorai saat menggelar aksi damai hingga malam hari di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).
Usai seharian demo, guru honorer bersorak gembira diangkat PNS
PNS
Setelah seharian berdemontrasi para guru honorer bersorak gembira usai mendengar kabar keputusan bahwa akan diangkat menjadi PNS.
Keputusan pengangkatan PNS tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai keputusan Kemenpan dan DPR dari 2016-2019.
Salah satu demonstran guru melakukan hormat selama melakukan aksi damai di depan Gedung DPR.
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI meluapkan rasa syukur mereka dan mengibarkan bendara merah putih usai mendengar keputusan tersebut.
Ribuan guru honorer golongan K2 bersama anggota PGRI meluapkan rasa syukur mereka usai mendengar keputusan tersebut.
Sikap netral untuk mencegah spekuliasi bahwa pilkada dipengaruhi oleh pihak tertentu.
Baca SelengkapnyaPuluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Baca SelengkapnyaSelama masa aktif menjabat, peserta memiliki kewajiban membayar iuran sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, membuka usaha dapat memberikan penghasilan berlipat dibanding ASN dengan gaji standar.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaUntuk cuti sakit yang lebih dari satu hari, PNS diwajibkan untuk membuat permohonan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Baca SelengkapnyaPemerintah Hong Kong akan memberlakukan pembatasan penggunaan aplikasi WhatsApp bagi pegawai negeri sipil saat menggunakan komputer.
Baca SelengkapnyaRini juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan tiga instrumen hukum untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas.
Baca SelengkapnyaPasar Rumput akan diprioritaskan untuk para guru dan pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat menunjukkan slip gaji sebagai syarat.
Baca SelengkapnyaProses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaJodi Mahardi menyampaikan hak dan aturan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenko Marves akan tetap dipenuhi.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Prabowo, ada rencana untuk menambah jumlah kementerian menjadi 46, yang sebelumnya hanya 34.
Baca Selengkapnya