Anggota DPRD Riau, Ade Hastuti (kedua kiri), perwakilan dari Gerakan Melawan Asap Riau, Seruni (ketiga kiri) dan Forum Mahasiswa Riau di Jakarta, Azrizal Nasri (kanan) memberi keterangan bersama Waka External Komnas HAM, Roichatul Aswidah (kedua kanan), dan Waka Internal Komnas HAM, Siti Nurlaila (tengah) usai pelaporan atas dugaan pelanggaran HAM akibat bencana asap yang melanda Riau di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/9).
Warga Riau adukan bencana asap ke Komnas HAM
Kabut Asap Riau
Anggota DPRD Riau, Ade Hastuti (kedua kiri), perwakilan dari Gerakan Melawan Asap Riau, Seruni (ketiga kiri) dan Forum Mahasiswa Riau di Jakarta, Azrizal Nasri (kanan) memberi keterangan bersama Waka External Komnas HAM, Roichatul Aswidah (kedua kanan), dan Waka Internal Komnas HAM, Siti Nurlaila (tengah) usai pelaporan atas dugaan pelanggaran HAM akibat bencana asap yang melanda Riau di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/9).
Tampilan peta Riau dikepung kabut asap.
Anggota DPRD Riau, Ade Hastuti (kedua kiri), perwakilan dari Gerakan Melawan Asap Riau, Seruni (ketiga kiri) dan Forum Mahasiswa Riau di Jakarta, Azrizal Nasri (kanan) memberi keterangan bersama Waka External Komnas HAM, Roichatul Aswidah (kedua kanan), dan Waka Internal Komnas HAM, Siti Nurlaila (tengah) usai pelaporan atas dugaan pelanggaran HAM akibat bencana asap yang melanda Riau di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (18/9).
Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSekitar tiga hari tim dari Komnas HAM berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM RI menduga kuat terjadi perintangan penyidikan atau "obstruction of justice" dalam kasus kematian Afif Maulana.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM pun mendesak aparat untuk segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku serangan tersebut.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan rekomendasi ekshumasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat Nomor 571/PM.00/R/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak Komnas HAM menetapkan peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI sebagai pelanggaran HAM berat.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM beberkan peretasan PDN itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek.
Baca SelengkapnyaIndonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target online scam.
Baca SelengkapnyaLaporan itu buntut penyitaan sejumlah barang termasuk handphone saat mendampingi Hasto ketika diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaAtnike juga mengatakan program tersebut sudah melalui kesepakatan dengan pihak otorita IKN pada 39 Desembber tahun lalu
Baca SelengkapnyaAtnike mengatakan pernah mengajukan anggaran Rp300 miliar pada 2019, namun hanya disetujui Rp11 miliar
Baca Selengkapnya