Capres Joko Widodo alias Jokowi (tengah) bersama Cawapres Jusuf Kalla (kiri) saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso di Markas PKPI, Jakarta, Kamis (22/5). PKPI hari ini mendeklarasikan untuk mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres mendatang.
Deklarasi PKPI dukung Jokowi-JK
Jokowi-JK
Dari ki-ka: Kepala BIN A.M. Hendropriyono, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Capres Jokowi saat deklarasi dukungan di Markas PKPI, Jakarta (22/05).
Jokowi dan JK bersama sejumlah petinggi PKPI saat deklarasi.
Jokowi dan Sutiyoso berjabat tangan usai menandatangani kesepakatan.
PKPI memberikan dukungan penuh kepada Jokowi-JK tanpa syarat apapun.
Jokowi dan JK saat menghadiri deklarasi dukungan PKPI.
Jokowi dan JK bersama sejumlah petinggi PKPI saat deklarasi.
Jokowi dan JK bersama sejumlah petinggi PKPI saat deklarasi.
Menteri Hukum RI Suprtaman Andi Agtas mengungkapkan alasan kementeriannya belum mengeluarkan SK Kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto buka suara, usai ditetapkan sebagai tersangka penyuapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaRocky Gerung curiga soal penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaDengan santai, Jokowi meminta PDIP menghormati proses hukum di KPK.
Baca SelengkapnyaSebuah foto beredar yang mengklaim Prabowo Subianto menunjuk Jokowi, Presiden ke-7 RI, sebagai ketua umum Partai Gerindra. Apakah ini benar?
Baca SelengkapnyaPengamat politik Rocky Gerung curiga soal penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan Harun Masiku
Baca SelengkapnyaBebingah merupakan putri dari Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka kasus suap Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaJokowi dianggap berkaitan dengan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto di KPK.
Baca SelengkapnyaPertemuan silaturahmi berlangsung lebih dari 1,5 jam.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca SelengkapnyaPDIP tak membantah ada upaya dari Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengobok-obok PDIP.
Baca Selengkapnya