Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporan kepada Ketua DPR Puan Maharani saat pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dalam rapat paripurna DPR ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/5). DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU tersebut selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pandangan pemerintah atas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dalam rapat paripurna DPR ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/5). DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU tersebut selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pandangan pemerintah atas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dalam rapat paripurna DPR ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/5). DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU tersebut selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pengesahan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dalam rapat paripurna DPR ke-23 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/5). DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). UU tersebut selanjutnya akan menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).