Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kedua kiri) menerima data kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2015-2020 hasil Kongres IV di Bali yang diserahkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (ketiga kanan) dan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah (kedua kanan) di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5). Hasto menjelaskan sejatinya struktur pengurus DPP sendiri tak banyak perubahan, begitu juga AD/ART yang menurutnya merupakan fundamental konstitusional kepartaian PDIP.
Hasto serahkan hasil Kongres PDIP kepada Menkum HAM
PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyerahkan data kepengurusan PDIP periode 2015-2020 kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5).
Suasana saat penyerahan data kepengurusan PDIP periode 2015-2020 kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5).
Suasana saat penyerahan data kepengurusan PDIP periode 2015-2020 kepada Menkum HAM Yasonna H Laoly di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5).
Menkum HAM Yasonna H Laoly memberi sambutan saat penyerahan data kepengurusan PDIP periode 2015-2020 di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5).
Menkum HAM Yasonna H Laoly saat penyerahan data kepengurusan PDIP periode 2015-2020 di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5).
Effendi Simbolon menilai Megawati harus mundur dari ketua umum PDIP
Baca SelengkapnyaMenurut Effendi, justru Jokowi menjadi salah satu pihak yang membantu Hasto dari kejaran KPK di periode sebelumnya
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku oleh KPK.
Baca SelengkapnyaEffendi menerangkan, perkara yang menimpa Hasto yang sedang diusut KPK merupakan permasalahan hukum serius.
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan, dirinya akan hadiri panggilan KPK untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon mendesak Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari Ketua Umum usai Hasto menjadi tersangka.
Baca SelengkapnyaSelama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaKetua Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai yang diserang dari kasus Hasto adalah Megawati dan PDIP.
Baca SelengkapnyaPDIP mengingatkan Effendi Simbolon tidak menjadi corong Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Jokowi.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mega, Effendi menilai sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
Baca SelengkapnyaDia melihat Jokowi menunjukkan itikad baik selama ini dan tidak seperti yang dicurigai Hasto.
Baca Selengkapnya