Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (tengah) menyampaikan keterangannya saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (31/12).

Dalam keterangannya, dia membicarakan seputar permasalahan kepengurusan yang terjadi di Partai Golkar.

Menurut Agung, mulai 1 Januari 2016 Golkar tidak memiliki pengurus sah, karena kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 masa baktinya habis pada 2014 dan diperpanjang sampai Desember 2015.

Pernyataan Agung itu merespons SK Menkumham yang mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta, menolak pengurus hasil Munas Bali, dan berakhirnya masa bakti pengurus hasil Munas Riau 2009.

Agung Laksono menunjukkan surat keputusan dari Kemenkumham yang berisi SK pencabutan DPP Golkar versi Munas Ancol.

Isi surat SK pencabutan DPP Golkar versi Munas Ancol yang dikeluarkan Kemenkumham.

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mendengarkan pertanyaan wartawan saat menggelar jumpa pers di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (31/12).

Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono berpamitan saat usai menggelar jumpa pers di kediamannya di Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (31/12).