Jusuf Kalla
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla didampingi Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Rudiantara memberikan keterangan kepada awak media sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM pada 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5). Dalam kesempatan tersebut Wapres Jusuf Kalla menyatakan bahwa dirinya akan mewakili Presiden Joko Widodo dalam Kongres ke-IV Partai Demokrat di Surabaya, Jawa Timur.
Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Rudiantara saat hendak mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM pada 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5).
Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Rudiantara saat hendak mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM pada 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5).
Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Rudiantara saat hendak mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM pada 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5).
Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Rudiantara saat hendak mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM pada 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5).
Wapres Jusuf Kalla berbincang dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Rudiantara saat hendak mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM pada 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5).
Menteri Hukum RI Suprtaman Andi Agtas mengungkapkan alasan kementeriannya belum mengeluarkan SK Kepengurusan PMI kubu Jusuf Kalla.
Baca Selengkapnya
Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnya
Hal itu ditegaskan JK usai mendapat validasi Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
Baca Selengkapnya
Setelah penyerahan surat pengesahan dari Kementerian Hukum, JK langsung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.
Baca Selengkapnya
Dari kubu Agung Laksono menilai, ada yang janggal dalam proses di Munas. Ia kemudian membuat Munas tandingan.
Baca Selengkapnya
Agung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan
Baca Selengkapnya
Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.
Baca Selengkapnya
JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
Baca Selengkapnya
Perselisihan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono membuat suasana Munas PMI ke-22 semakin tegang. Lalu, berapa gaji yang diterima oleh Ketua PMI?
Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla terpilih kembali menjadi Ketua PMI untuk periode 2024-2029, meskipun pemilihan tersebut mengalami konflik terkait dualisme kepemimpinan.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi