Pemilu 2014
Suasana ruang kerja para staf Mahkamah Konstitusi (MK) di ruang verifikasi data Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Gedung MK, Jakarta, Minggu (11/5). Hingga hari ini MK belum menerima pengaduan perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2014 dan MK akan tetap membuka pendaftaran hingga besok malam.
Aktivitas kerja para staf MK di ruang verifikasi data Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Gedung MK, Jakarta, Minggu (11/5).
Pengaduan perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2014 akan tetap dibuka MK hingga besok malam (12/5).
Staf Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja di depan komputer di ruang verifikasi data Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Gedung MK, Jakarta, Minggu (5/11).
Staf MK memeriksa berkas saat beraktivitas di ruang verifikasi data Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Gedung MK, Jakarta, Minggu (5/11).
Staf Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja di depan komputer di ruang verifikasi data Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 di Gedung MK, Jakarta, Minggu (5/11).
Dia mengatakan, kajian-kajian ini akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan
Baca Selengkapnya
Menkum memastikan revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) akan berpedoman pada lima rekayasa konstitusional yang telah diberikan MK.
Baca Selengkapnya
Kajian-kajian atas putusan MK tersebut akan segera dilakukan agar tidak lagi menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pemakaian foto teknologi artificial intelligence (AI) dalam kampanye pemilihan umum.
Baca Selengkapnya
Selama ini spa masuk kategori tempat hiburan dan kelab atau bar.
Baca Selengkapnya
Adies Kadir, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan penghapusan presidential threshold, merupakan kado yang sangat mengejutkan
Baca Selengkapnya
Kubu Anies menilai putusan MK yang menghapus ambang batas presidential threshold menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin
Baca Selengkapnya
DPR bakal membahas ketentuan jumlah pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden menyusul putusan MK menghapus presidential threshold 20 persen.
Baca Selengkapnya
MK menolak permohonan uji materi yang meminta agar warga negara yang tidak beragama diakui dalam UU Adminduk.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ketentuan presidential threshold yang menentukan syarat minimum untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi memutuskan presidential threshold bertentangan dengan konstitusi, membuka peluang bagi demokrasi yang lebih inklusif.
Baca Selengkapnya
MK mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk seluruhnya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi