PKS
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengangkat poster saat menolak kenaikan harga BBM pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Rapat paripurna DPR RI diwarnai interupsi oleh anggota Fraksi PKS terkait penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Selain itu, mereka juga melakukan walk out dari rapat paripurna.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menegaskan bahwa partainya menolak kenaikan harga BBM yang jelas-jelas sangat memberatkan masyarakat.
"Interupsi pimpinan, kami dari PKS ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," kata Mulyanto dalam rapat paripurna.
"Hari ini di depan demo terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Kami dukung demo masyarakat. Karenanya kami Fraksi PKS nyatakan walk out (WO) dari forum ini," tegasnya diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PKS dengan mengangkat selembar kerta bertuliskan tolak kenaikan BBM.
Anggota Fraksi PKS mengangkat poster 'menolak kenaikan BBM' saat meninggalkan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Anggota Fraksi PKS mengangkat poster 'menolak kenaikan BBM' saat meninggalkan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Anggota Fraksi PKS mengangkat poster 'menolak kenaikan BBM' saat meninggalkan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Anggota Fraksi PKS mengangkat poster 'menolak kenaikan BBM' saat meninggalkan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Bahlil menyebutkan bahwa harga BBM tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan akibat perubahan tarif PPN.
Baca Selengkapnya
PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
PKS tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno dalam memimpin Jakarta.
Baca Selengkapnya
Menurut Khoirudin, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
UU No. 2 Tahun 2024 membawa perubahan besar bagi status Jakarta.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berharap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik atau kesenjangan sosial di antara kedua kelompok pengemudi ojol dan ojek pangkalan.
Baca Selengkapnya
BPS sedang menyusun database penduduk Indonesia yang mencakup informasi mengenai tingkat kemiskinan dan sebagainya.
Baca Selengkapnya
Adapun terkait rincian skemanya, akan diumumkan setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang melakukan verifikasi dan mengkaji skema pemberian BBM subsidi.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, pemerintah menyatakan pengemudi Ojol tidak menerima BBM subsidi, dan akan digantikan dengan bantuan langsung tunai.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, subsidi BBM yang tepat sasaran sangat bergantung pada integrasi data yang akurat.
Baca Selengkapnya
Pembelian BBM subsidi untuk transportasi umum dapat ditentukan berdasarkan jenis pelat kendaraan, yakni pelat berwarna kuning.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi