Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Sidang Sengketa Pemilu

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Pakar IT Prof. Marsudi Wahyu Kisworo memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (20/6). Marsudi dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai saksi ahli. Dalam persidangan tersebut, dia menjelaskan soal Situng KPU yang kerap dibahas oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga selaku pemohon.

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Marsudi mengucap sumpah sebelum memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Marsudi memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Marsudi memaparkan daftar salah entri Situng KPU saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Marsudi menunjukkan hasil perhitungan suara KPU dan Kawal Pemilu saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Tim kuasa hukum KPU mendengarkan pemaparan Marsudi sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mendengarkan pemaparan Marsudi sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).

Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019

Majelis hakim mendengarkan pemaparan Marsudi sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).

KPU DKI Sebut 7.000 Penyandang Disabilitas dan 700 Warga Binaan Lapas Salemba Ikut Mencoblos Pilkada
KPU DKI Sebut 7.000 Penyandang Disabilitas dan 700 Warga Binaan Lapas Salemba Ikut Mencoblos Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Begini Cara KPU DKI Pantau Proses Penghitungan Suara di 14 Ribu TPS
Begini Cara KPU DKI Pantau Proses Penghitungan Suara di 14 Ribu TPS

Selain itu juga untuk memonitor pergerakan data hasil penghitungan suara yang diunggah ke aplikasi sirekap.

Baca Selengkapnya
Terjerat Kasus Korupsi, Cagub Bengkulu Rohidin Masih Bisa Dicoblos di Kertas Suara
Terjerat Kasus Korupsi, Cagub Bengkulu Rohidin Masih Bisa Dicoblos di Kertas Suara

Rohidin Mersyah tengah berkontestasi di Pilkada 2024. Dia berpasangan dengan Meriani.

Baca Selengkapnya
Prabowo Teken Kepres 33 tahun 2024, Pilkada 27 November Jadi Hari Libur Nasional
Prabowo Teken Kepres 33 tahun 2024, Pilkada 27 November Jadi Hari Libur Nasional

Pilkada serentak 27 November nanti akan ada sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Baca Selengkapnya
Bagaimana Status Pencalonan Cagub Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK, Ini Jawaban KPU
Bagaimana Status Pencalonan Cagub Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK, Ini Jawaban KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT KPK.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti

Lebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Tegas Aparat Tak Netral Pilkada Sesuai Putusan MK
Mahasiswa Minta Pemerintah Tindak Tegas Aparat Tak Netral Pilkada Sesuai Putusan MK

Menurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Daerah Sambut Baik Putusan MK Aparat Negara Tak Netral Langsung Pidana: Berikan Efek Jera
Bawaslu Daerah Sambut Baik Putusan MK Aparat Negara Tak Netral Langsung Pidana: Berikan Efek Jera

Selama ini Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu,

Baca Selengkapnya
Pastikan Sirekap Aman, KPU Jakarta: Ada 20 Perlindungan Aritmatika
Pastikan Sirekap Aman, KPU Jakarta: Ada 20 Perlindungan Aritmatika

Dari 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jakarta semua kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sudah dilatih dan diberikan bimbingan teknis.

Baca Selengkapnya
MK Ubah UU Pemilihan Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan TNI-Polri Tak Netral Kini Bisa Dipidana
MK Ubah UU Pemilihan Kepala Daerah, Pejabat Daerah dan TNI-Polri Tak Netral Kini Bisa Dipidana

Tidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.

Baca Selengkapnya
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029

MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tito Blak-blakan Banyak KPUD & Bawaslu Daerah Tak Netral: TNI - Polri Ketumpahan Cuci Piringnya
VIDEO: Tito Blak-blakan Banyak KPUD & Bawaslu Daerah Tak Netral: TNI - Polri Ketumpahan Cuci Piringnya

Menteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.

Baca Selengkapnya