Pakar IT Prof. Marsudi Wahyu Kisworo memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (20/6). Marsudi dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai saksi ahli. Dalam persidangan tersebut, dia menjelaskan soal Situng KPU yang kerap dibahas oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga selaku pemohon.
Pakar IT Marsudi Wahyu Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres 2019
Sidang Sengketa Pemilu
Marsudi mengucap sumpah sebelum memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Marsudi memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Marsudi memaparkan daftar salah entri Situng KPU saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Marsudi menunjukkan hasil perhitungan suara KPU dan Kawal Pemilu saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Tim kuasa hukum KPU mendengarkan pemaparan Marsudi sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga mendengarkan pemaparan Marsudi sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Majelis hakim mendengarkan pemaparan Marsudi sebagai saksi ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6).
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelain itu juga untuk memonitor pergerakan data hasil penghitungan suara yang diunggah ke aplikasi sirekap.
Baca SelengkapnyaRohidin Mersyah tengah berkontestasi di Pilkada 2024. Dia berpasangan dengan Meriani.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak 27 November nanti akan ada sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT KPK.
Baca SelengkapnyaLebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, putusan itu menjadi angin segar, khususnya dalam pelaksanan pilkada serentak di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelama ini Sentra Gakkumdu merasa kesulitan dalam memproses pelanggaran Pemilu,
Baca SelengkapnyaDari 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jakarta semua kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) sudah dilatih dan diberikan bimbingan teknis.
Baca SelengkapnyaTidak netral yang dimaksud adalah membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.
Baca Selengkapnya