Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Kemelut Demokrat

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai.

Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen usai memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai.

Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Ekspresi Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen usai memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021).

Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai.

Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Suasana jumpa pers Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen yang mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai.

1,5 Jam Pertemuan Tertutup Antara Effendi Simbolon dan Jokowi di Solo
1,5 Jam Pertemuan Tertutup Antara Effendi Simbolon dan Jokowi di Solo

Effendi Simbolon, sapaan akrabnya, diterima Jokowi di rumah Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo.

Baca Selengkapnya
MK Hapus Presidential Threshold 20%, DPR: Bagus Sebagai Bahan Evaluasi Susun UU Pemilu
MK Hapus Presidential Threshold 20%, DPR: Bagus Sebagai Bahan Evaluasi Susun UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold 20 persen bahan evaluasi menyusun UU Pemilu.

Baca Selengkapnya
NasDem Hormati Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20%: Babak Baru Demokrasi Kita
NasDem Hormati Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20%: Babak Baru Demokrasi Kita

NasDem menilai penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen merupakan babak baru bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Tanggapi Putusan MK: Presidential Threshold 20 Persen Implementasi UUD 1945
Anggota DPR Tanggapi Putusan MK: Presidential Threshold 20 Persen Implementasi UUD 1945

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pihaknya menetapkan ambang batas presiden sesuai UUD 1945.

Baca Selengkapnya
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Semua Partai Peserta Pemilu Berhak Usung Paslon Capres-Cawapres
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Semua Partai Peserta Pemilu Berhak Usung Paslon Capres-Cawapres

MK memutuskan semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya
Presidential Threshold 20 Persen Akhirnya Dihapus Setelah 27 Kali Digugat
Presidential Threshold 20 Persen Akhirnya Dihapus Setelah 27 Kali Digugat

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold) 20 persen.

Baca Selengkapnya
Pertimbangan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen: Inkonstitusional dan Batasi Hak Rakyat
Pertimbangan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen: Inkonstitusional dan Batasi Hak Rakyat

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) 20 persen.

Baca Selengkapnya
Breaking News: MK Putuskan Hapus Presidential Threshold 20 Persen
Breaking News: MK Putuskan Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) 20 persen.

Baca Selengkapnya
Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Tanggal 13 Maret 2025, Ini Alasannya
Pelantikan Kepala Daerah Diundur Jadi Tanggal 13 Maret 2025, Ini Alasannya

Seharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Baca Selengkapnya
PDIP Bicara Anies-Ahok di Pilpres 2029, Bakal Terwujud?
PDIP Bicara Anies-Ahok di Pilpres 2029, Bakal Terwujud?

Anies dan Ahok bakal berkolaborasi di Jakarta. Apa itu?

Baca Selengkapnya
MK Catat Putusan Uji Materi Undang-Undang di 2024 Terbanyak dalam Satu Tahun
MK Catat Putusan Uji Materi Undang-Undang di 2024 Terbanyak dalam Satu Tahun

MK menyatakan jumlah putusan pengujian Undang-undang (PUU) selama tahun 2024 menjadi yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Jadwal dan Tahapan Lengkap Sidang MK dalam Gugatan Pilkada 2024
Jadwal dan Tahapan Lengkap Sidang MK dalam Gugatan Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya