Follow
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan komisi II di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2022).
Reaksi Mendagri Tepis Pernyataan Komisi II DPR Soal Kepdes Deklarasi Jokowi 3 Periode
Tito Karnavian
merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Dalam raker itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Mendagri Tito Karnavian memberi sanksi kepada kepala desa yang terlibat dalam deklarasi Presiden Joko Widodo tiga periode dalam acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Menurut Junimart Girsang kepala desa dan perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis.
Namun Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian justru membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Agenda Apdesi dinilai Tito bukan acara politik melainkan hanya spontanitas peserta.
Dalam acara Apdesi itu, Tito menegaskan sama sekali bukan acara politik. Mengutip UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Tito menjelaskan tidak ada aturan bagi kepala desa dan perangkat desa tidak boleh berpolitik praktis. Tidak ada satupun pasal yang mencantumkan status kepala desa.
Suasana raker Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan komisi II di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2022).
Dalam raker itu turut ikut Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.
Rekomendasi
Kemendagri
Tri Tito Karnavian Tekankan Pentingnya Inovasi dan Adaptasi Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Program PKK
Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi terhadap teknologi informasi dalam melaksanakan program-program PKK.
Baca Selengkapnya
Kemendagri
Dukung Kinerja TP PKK, Mendagri: Perlunya Sosok Pemimpin yang Kuat
Menurut Tito, TP PKK adalah organisasi masyarakat yang sangat penting lantaran memiliki jaringan hingga ke tingkat keluarga
Baca Selengkapnya
Ambang Batas Pilkada
Pemerintah Buka Opsi Kaji Ambang Batas Pilkada
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membuka opsi untuk mengkaji ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Kemendagri
Kawal Pilkada Serentak 2024, Bima Arya Sampaikan Komitmen Kemendagri Jaga Netralitas ASN
Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kemendagri dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
berita kemendagri
Kunjungan ke Jayawijaya, Wamendagri Ribka Ingatkan Bahaya Stunting bagi Anak-Anak
Wamendagri Ribka Haluk kembali menekankan soal bahaya stunting dan gizi buruk pada anak-anak dan ibu hamil
Baca Selengkapnya
Kemendagri
Wamendagri Ribka Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jayawijaya
Wamendagri Ribka Haluk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya.
Baca Selengkapnya
bima arya
Kemendagri Terima 296 Pengaduan soal Pilkada Serentak di November 2024
Bima Arya menyebutkan aduan tersebut paling banyak dari Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Selengkapnya
bima arya
Wamendagri Bima Arya Ajak Pemprov Gorontalo Jaga Stabilitas Politik & Keamanan di Pilkada
Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.
Baca Selengkapnya
berita kemendagri
Kunker ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB
Dari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca Selengkapnya
Tito Karnavian
Gregetan Jenderal Tito Ungkap Fakta TNI-Polri Ketiban Apes Buat 'Cuci Piring' Akibat KPU & Bawaslu Daerah Tak Netral
Jenderal (Purn) Tito Karnavian ungkap fakta kecurangan di tingkat KPUD yang sering 'menyusahkan' aparat keamanan.
Baca Selengkapnya
Berita Ringan
VIDEO: Jenderal Tito Singgung Janji Paslon Pilkada "Mantap, Kau Langsung Didemo Rakyat"
Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca Selengkapnya
Pilkada 2024
FOTO: Momen Komisi II DPR Panggil Pj Gubernur untuk Pastikan Netralitas ASN di Pilkada 2024
Komisi II DPR RI mulai memanggil penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya