Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU di 24 daerah di Indonesia sebagai tindak lanjut atas sengketa hasil Pilkada 2024.

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

PSU ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keduanya membagi dari awal uang yang cair dengan alasan biaya operasional

MK memutuskan ada 24 daerah yang bakal melakukan pemungutan suara ulang.

Hal itu dia sampaikan saat rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai, keputusan MK menunjukkan ada kesalahan pada kinerja KPU.

Jika membandingkan dengan negara penganut paham demokrasi, maka angka tersebut merupakan capaian luar biasa.

Simak kumpulan cara cek DPT online beserta panduan lengkapnya untuk memastikan hak pilih.

Mudrick mengalami komplikasi hingga harus dirawat di rumah sakit.