(kiri-kanan) Sekjen Prodem Satyo Purwanto, Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Kontak) Lieus Sungkharisma, Ketum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Moderator Agus Rihat Manalu, Direktur Eksekutif Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) Marthen Siwabessy, dan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menjadi pembicara diskusi Pro Demokrasi (Prodem) bertema "Impor Pangan Kebutuhan Siapa?" di Jakarta, Kamis (6/12). Krisis pangan di Indonesia selalu di atasi dengan kebijakan impor dari pemerintah, sebagai contoh komoditas kedelai, gandum dan beras, namun masalah ini mengandung konsekuensi politik.
Diskusi Kebijakan Impor Pangan yang Timbulkan Pro-Kontra
Krisis ekonomi
Sekjen Prodem Satyo Purwanto saat berbicara di diskusi Pro Demokrasi (Prodem) dengan tema "Impor Pangan Kebutuhan Siapa?" di Jakarta, Kamis (6/12). Rencana pemerintah yang akan kembali melakukan impor beras pada Januari 2019 menuai pro-kontra.
Slide ditayangkan saat diskusi Pro Demokrasi (Prodem) bertema "Impor Pangan Kebutuhan Siapa?" di Jakarta, Kamis (6/12).
Ketum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa saat berbicara di diskusi Pro Demokrasi (Prodem) dengan tema "Impor Pangan Kebutuhan Siapa?" di Jakarta, Kamis (6/12).
Krisis pangan di Indonesia selalu di atasi dengan kebijakan impor dari pemerintah, sebagai contoh komoditas kedelai, gandum dan beras, namun masalah ini mengandung konsekuensi politik.
Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.
Baca SelengkapnyaIndia dan Indonesia mempunyai relasi yang cukup panjang bukan hanya secara histori dan kultural, tapi juga ekonomi, bahkan politik.
Baca SelengkapnyaShinta mengungkapkan isu utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah pelemahan kelas menengah.
Baca SelengkapnyaInvestasi diprakirakan tumbuh positif pada triwulan IV-2024 ditopang oleh penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi swasta.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2025, masyarakat diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo-Gibran maupun Kadin Indonesia sangat bersemangat untuk menjalin sinergi, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Baca SelengkapnyaArah kebijakan Trump kemungkinan besar akan lebih akseleratif dibandingkan masa jabatan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaArah kebijakan Trump kemungkinan besar akan lebih akseleratif dibandingkan masa jabatan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTensi ketegangan antara Amerika dan China cukup berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaTarget ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.
Baca SelengkapnyaPrabowo optimis terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global.
Baca SelengkapnyaPengenaan tarif PPN 12 Persen bersifat selektif kepada komoditas tertentu, yang diutamakan menyasar kelompok barang mewah.
Baca Selengkapnya