Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson (kiri) memberikan keterangan terkait perundingan kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan setelah melakukan serangkaian perundingan yang panjang.

Kesepakatan tersebut terbagi dalam beberapa poin, di antaranya adalah landasan hukum yang mengatur kerja sama antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya. Selain itu, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk Kepemilikan Nasional Indonesia.

PT Freeport Indonesia juga harus membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022.

Kemudian, penerimaan negara secara agregat harus lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini.

Setelah menyepakati poin-poin tersebut, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga 2041.