Ombudsman
Direktur Pengawasan Fintech P2P Lending OJK Hendrikus Passagi, Anggota Ombudsman Dadan Suparjo dan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3). Dalam paparan tersebut Ombudsman Indonesia menjelaskan terkait penerimaan pengaduan dari beberapa perusahaan teknologi finansial alias financial technology (fintech) pinjaman yang kesulitan mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Pengawasan Fintech P2P Lending OJK Hendrikus Passagi, Anggota Ombudsman Dadan Suparjo dan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3). Dalam paparan tersebut Ombudsman Indonesia menjelaskan terkait penerimaan pengaduan dari beberapa perusahaan teknologi finansial alias financial technology (fintech) pinjaman yang kesulitan mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Waketum AFPI Sunu Widyatmoko, Direktur Pengawasan Fintech P2P Lending OJK Hendrikus Passagi, Anggota Ombudsman Dadan Suparjo dan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3). Dalam paparan tersebut Ombudsman Indonesia menjelaskan terkait penerimaan pengaduan dari beberapa perusahaan teknologi finansial alias financial technology (fintech) pinjaman yang kesulitan mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Waketum AFPI Sunu Widyatmoko, Direktur Pengawasan Fintech P2P Lending OJK Hendrikus Passagi, Anggota Ombudsman Dadan Suparjo dan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3). Dalam paparan tersebut Ombudsman Indonesia menjelaskan terkait penerimaan pengaduan dari beberapa perusahaan teknologi finansial alias financial technology (fintech) pinjaman yang kesulitan mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Pengawasan Fintech P2P Lending OJK Hendrikus Passagi, Anggota Ombudsman Dadan Suparjo dan Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing saat memberikan penjelasan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/3). Dalam paparan tersebut Ombudsman Indonesia menjelaskan terkait penerimaan pengaduan dari beberapa perusahaan teknologi finansial alias financial technology (fintech) pinjaman yang kesulitan mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keberhasilan implementasinya bergantung pada kerjasama yang erat antara.
Baca Selengkapnya
Proses identifikasi dan penelusuran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menyeluruh.
Baca Selengkapnya
OJK akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penghapusan
Baca Selengkapnya
LKM memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi di pedesaan.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024-2028.
Baca Selengkapnya
OJK mengapresiasi dukungan OECD dan IOPS dalam penyelenggaraan forum ini. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama membangun sistem dana pensiun yang kuat.
Baca Selengkapnya
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam pidatonya di forum tersebut menegaskan pentingnya peran Indonesia di kancah internasional.
Baca Selengkapnya
Pada kuartal III-2024, ekonomi Indonesia tumbuh 4,95 persen didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan peningkatan ekspor.
Baca Selengkapnya
Presentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023.
Baca Selengkapnya
DOKU meluncurkan DTF (DOKU Travel Fest), sebuah platform kolaborasi bersama mitra bisnis pilihan yang ada dalam ekosistem pembayaran DOKU.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan bilateral dengan Financial Supervisory Service (FSS) Korea.
Baca Selengkapnya
Otoritas Jasa Keuangan secara aktif terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi