Aksi Sjahrir Berhadapan dengan Para Pemenang Perang Dunia II

Merdeka.com - Perdana Menteri Sutan Sjahrir tak sepakat tentara Indonesia harus memusuhi Inggris. Alih-alih dimusuhi, Inggris harus dirangkul secara politis untuk melawan Belanda.

Penulis: Hendi Jo

Panglima Komandemen Jawa Barat Jenderal Mayor R. Didi Kartasasmita terkejut saat Letnan Kolonel Eddie Soekardi menyela kata-katanya. Komandan Resimen Sukabumi itu menyatakan, perintah Didi agar pasukannya bekerja sama dengan tentara Inggris adalah sebuah sebuah kemustahilan.

"Saya bersama Moefreni (Komandan Resimen Cikampek) dan Omon (Komandan Resimen Bandung), merasa perintah itu sebagai lelucon yang tidak lucu," kenang Eddie Soekardi.

Dibantah seorang bawahan, tentu saja Didi menjadi hilang kesabaran. Kendati dirinya pun tak menyukai perintah tersebut, namun tugas seorang tentara memang melaksanakan petunjuk pemimpin negara.

"Ed! Ini urusan politik! Karena itu, jadilah kamu seorang komandan resimen yang matang!" kata Didi seperti dilukiskan Eddie dalam bukunya, Pertempuran Konvoi Sukabumi-Cianjur 1945-1946 (disusun Yoseph Iskandar, Dedi Kusnadi dan Jajang Suryani).

Eddie sendiri mengaku kaget dengan reaksi atasannya itu. Pada akhirnya, dia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang prajurit yang harus melaksanakan apa yang dikatakan pimpinan.

"Saya lalu minta maaf dan menyatakan kepada Pak Didi untuk coba memahami perintah tersebut," ujarnya.

Perintah Sjahrir

Pada 15 November 1945, kabinet presidentil RI berubah menjadi kabinet parlementer di bawah Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri-nya. Naiknya Sjahrir menjadikan pihak Belanda dan Inggris 'bernapas agak lega'.

Setidaknya, Sjahrir dianggap lebih bebas dari pengaruh Jepang dan merupakan bagian dari kekuatan sosialisme demokrat dunia. Ideologi yang banyak dianut oleh para tokoh dari negara-negara pemenang perang seperti Inggris.

"Bahkan diperkirakan oleh Belanda dan Inggris, Sjahrir itu akan mudah diatur," ujar Eddie Soekardi.

Pendapat itu diamini Rudolf Mrazek. Sejarawan terkemuka tersebut menyebut Belanda memang lebih 'merasa nyaman' dengan Sjahrir dibanding dengan Sukarno-Hatta. Itu terbukti, saat Inggris mendesak Belanda untuk membuka dialog dengan kedua proklamator tersebut, mereka menolak dengan alasan tidak ingin kompromi dengan 'para kolaborator Jepang'. Belanda lebih memilih Sjahrir.

"…Kabinet Sjahrir adalah kabinet Indonesia demokratis terakhir yang dapat dipikirkan…" ungkap Ch. van der Plas (pejabat Belanda) seperti dikutip oleh Mrazek dalam bukunya Sjahrir, Politik dan Pengasingan di Indonesia.

Lantas bagaimana sikap Sjahrir?

Percaya kepada Inggris

Sjahrir, kata Mrazek, sangat percaya Inggris adalah faktor dominan yang bisa mempengaruhi sikap politik Belanda. Sejak Inggris menguasai Indonesia pada awal abad ke-19 (lalu kemudian diserahkan kembali), sesungguhnya keberadaan Belanda di Indonesia bukan atas dasar kekuatan mereka sendiri.

"Akan tetapi atas kebaikan Inggris dengan politik luar negerinya yang sama sekali menjadi andalan Belanda," ungkap Sjahrir dalam bukunya, Perdjoeangan Kita.

Kesalingpahaman antara Sjahrir, Inggris dan Belanda membawa ketiga pihak ke meja perundingan pada 17 November 1945. Hasil nyata dari perundingan segitiga tersebut adalah Inggris akan membantu penyelesaian sengketa antara Belanda-Indonesia/

Sebagai bentuk perwujudan niat baik, pemerintah RI akan membantu semua tujuan-tujuan misi internasional Inggris di Indonesia.

Duabelas hari kemudian, perundingan antara Inggris (diwakili Brigadir Lauder) dan pemerintah Indonesia (diwakili H. Agus Salim) diadakan kembali. Dalam perundingan itu ditetapkan bahwa Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang dan Surabaya akan menjadi wilayah-wilayah netral yang sementara diatur militer Inggris.

Sjahrir pun menyetujui Jakarta dijadikan kota diplomasi yang harus bebas dari kaum bersenjata. Otomatis keputusan tersebut menjadikan kekuatan-kekuatan militer kaum republik (termasuk TKR dan laskar) harus mengungsi ke Cikampek dan Karawang.

Kebijakan Sjahrir disambut secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan di tubuh kaum republik. Jika seluruh kekuatan lasykar dan pemuda radikal menolak mentah-mentah, maka di internal TKR sendiri muncul dua sikap terkait masalah itu.

Pertama, kalangan TKR yang menerima sepenuhnya keputusan Sjahrir. Kedua, kalangan TKR yang menerima keputusan Sjahrir dengan catatan: sekali pihak Sekutu tidak melakukan koordinasi dengan TKR maka tak ada cara lain selain harus menghantam kekuatan mereka. (mdk/noe)