20 Daerah di Jawa Barat Terapkan PSBB Proporsional Mulai Hari Ini, Berikut Aturannya

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Provinsi Jawa Barat mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di 20 kabupaten/kota mulai hari ini (11/1) hingga 25 Januari mendatang. Pembatasan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ke-20 kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi.

Pelaksanaan PSBB proporsional tersebut juga telah disahkan melalui Kepgub Nomor: 443/Kep.11-Hukham/2021 tentang pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tujuh daerah kabupaten/kota di Jabar dalam rangka penanganan Covid-19.

Orang lain juga bertanya?

“Kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan amat penting dalam pengendalian sebaran Covid-19 saat PSBB Proporsional dan AKB berlangsung, mengingat masyarakat dan pemerintah merupakan garda terdepan pengendali virus tersebut dan banyak bukti ilmiah juga menunjukkan, penerapan protokol kesehatan efektif cegah penularan Covid-19,” kata Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad seperti dilansir dari jabarprov.go.id.

Daud juga meminta masyarakat menaati aturan yang telah ditetapkan untuk menunjang keberhasilan penerapan PSBB proporsional tersebut.

Memaksimalkan Protokol di Lingkungan Kerja

©Pixabay/iqbalnuril

Salah satu poin yang ditekankan Daud adalah soal pengetatan protokol kesehatan di tempat kerja, baik dalam pelaksanaan Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO).

“Pembatasan kegiatan masyarakat ditetapkan sesuai level kewaspadaan masing-masing daerah. Pembatasan kegiatan meliputi pengaturan kegiatan di tempat kerja dengan menerapkan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO),” papar Daud.

Wajib Melaksanakan Sekolah Secara Daring

ilustrasi sekolah daring

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Nomor: 72/KS.13/HUKHAM yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar, salah satu poinnya menerangkan jika pelaksanaan sekolah secara tatap muka masih ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kemudian sektor esensial terkait kebutuhan pokok masyarakat bisa tetap beroperasi 100 persen melalui pengaturan jam operasional, pembatasan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan dengan ketat.

Hal yang sama juga berlaku di sektor konstruksi yang bisa dilaksanakan penuh, namun melalui pemantauan protokol yang ketat, termasuk aktivitas kesenian & kebudayaan di daerah.

"Kegiatan dan jam operasional untuk restoran, rumah, makan, pusat perbelanjaan, transportasi dan usaha sejenis. Kegiatan ibadah di tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," terang Daud.

Optimalisasi 3 T

ruang bersalin pasien covid 19

Penerapan 3 T, yakni tracking, tracing, dan treatment juga akan lebih ditingkatkan. Selanjutnya fasilitas kesehatan, kapasitas tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi dari rumah sakit di daerah Jawa Barat juga harus diantisipasi.

Selain itu, Ia juga meminta kepada semua pihak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

"Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab fasilitas umum yang melaksanakan kegiatan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, membatasi interaksi fisik dan menjaga jarak, sampai menghindari kerumunan," katanya.

Wajib Rapid Antigen saat Hendak ke Jawa Barat

tes antigen bagi pendatang di terminal kampung rambutan

Selain itu, masyarakat yang hendak bepergian ke Jawa Barat juga diwajibkan membawa surat keterangan hasil negatif rapid test antigen maupun swab PCR. Adapun pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Pegub Jabar Nomor 60 Tahun 2020.

"Selama berada di Jabar wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku. Bagi pelaku perjalanan yang berangkat dari Jabar, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Jabar," papar Daud.

Daud mengingatkan, 20 daerah di Jawa Barat tersebut wajib melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan sebagai langkah Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Indonesia. (mdk/nrd)