Air Sungai Berubah Hitam, Wagub Uu Hentikan Operasional Pabrik Tepung di Karawang

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghentikan langsung operasional pabrik pembuatan tepung tapioka di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Senin (4/10/21).

Penghentian tersebut berkaitan dengan adanya pencemaran yang dilakukan pabrik itu hingga membuat air sungai Cilamaya berwarna hitam pekat.

“Hasil komunikasi kami dengan dinas lingkungan hidup, polisi lingkungan hidup, dan juga dengan dinas kabupaten setempat, bersepakat untuk menghentikan sementara operasional (pabrik). Bukan ditutup atau dicabut, tapi hentikan sementara,” terang Uu seperti dilansir dari jabarprov.go.id.

Air Sungai Tak Bisa Dimanfaatkan Warga

©2021 jabarprov.go.id/editorial Merdeka.com

Uu mengatakan, akibat limbah dari pabrik tersebut, air Sungai Cilamaya kini tak bisa dimanfaatkan warga. Selain itu, muncul aroma tidak sedap yang mengganggu aktivitas warga.

Dalam sidak itu, Uu turut didampingi polisi lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, serta kepala dinas lingkungan hidup dari tiga daerah yakni Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, yang wilayahnya dilewati Sungai Cilamaya.

“Masyarakat meminta, sampai ‘ceuk orang Sunda mah ngalengis’ atau menangis. Karena memang bau, air tidak bisa dimanfaatkan,” beber Uu.

Pabrik Dianggap Lakukan Pelanggaran Berat

Sebelumnya pabrik yang juga memproduksi pemanis tersebut juga telah beberapa kali mendapat teguran tertulis. Namun dikatakan Uu pihak perusahaan tidak merespons dengan serius dan tetap membuang limbah di DAS Cilamaya.

Uu menegaskan, pabrik tersebut saat ini dianggap melakukan pelanggaran berat karena melakukan pencemaran lingkungan.

“Kami minta selama seminggu ditutup. Ini semua kami lakukan supaya ada progres yang lebih baik sesuai dengan aturan yang ada,” kata Uu.

IPAL Pabrik Tak Sesuai Standar

Sementara itu berdasarkan temuan di lokasi, Instalasi pengelolaan Air Limbah (IPAL) milik pabrik tepung tapioka tersebut dianggap melanggar PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Standarnya, IPAL harus kedap dengan kondisi terpasang membran khusus di sisi bawah sebagai pelapis agar air limbah tidak meresap ke akuifer dangkal atau dalam. 

“Ini adalah wujud penegakan atau penaatan hukum secara konsisten dan konsekuen yang dilakukan baik teman-teman di kabupaten maupun yang ada di provinsi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Prima Mayaningtias.

Prima menambahkan, teguran langsung perusahaan tersebut berdasarkan upaya kampanye Gerakan Aksi Nyata Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya yang dicanangkan Gubernur Ridwan Kamil pada 2020 lalu.  (mdk/nrd)