Bogor dan Cianjur Terus Dorong Pembangunan Jalur Puncak II, Ini Alasannya

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Cianjur terus mendorong terealisasinya proyek Jalan Poros Timur (PTT) atau Jalur Puncak II. Menurut Pemda dua kabupaten tersebut, pembangunan Jalur Puncak II ini akan mampu meningkatkan aspek sosial hingga ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Kedua kabupaten tersebut bahkan siap mengalokasikan dana agar proses pembukaan jalur hingga pengerjaan proyek bisa segera terealisasikan di tahun 2021 ini.

"Jalur ini juga menghubungkan Bogor, Cianjur, Bekasi dan Karawang. Dengan Puncak II, diharapkan jarak tempuh dari dan ke Bogor atau Cianjur bisa lebih efisien hingga 16 persen," ucap Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin di Sentul Kamis (18/3).

Sementara itu menurut Bupati Cianjur Herman Suherman, keberadaan Jalur Puncak II nantinya akan mampu membuka pertumbuhan dari daerah-daerah yang dilaluinya.

Berikut beberapa alasan mengapa kedua daerah tersebut berharap Jalur Puncak II bisa segera direalisasikan.

Memudahkan Wisatawan yang Hendak Berkunjung ke Cianjur

Herman Suherman mengungkapkan, pembangunan jalur sepanjang 50 kilometer tersebut nantinya akan mampu memudahkan para wisatawan yang hendak berkunjung ke Kabupaten Cianjur.

Terlebih 9 kilometer dari jalur tersebut merupakan bagian dari wilayah Cianjur, sehingga jalur tersebut diproyeksi bisa digunakan sebagai jalur alternatif untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Pembangunan Jalur Puncak II yang masuk wilayah Cianjur, akan terus dilanjutkan tahun ini, bantuan dari Pemrov Jabar yang sebelumnya diajukan melalui RPJMD sebesar Rp10 miliar sudah diterima," kata Herman.

Tingkatkan Penyaluran Komoditas Sayur dari Cianjur

Herman menambahkan jika Jalur Puncak II tersebut akan memudahkan para petani dan peternak di wilayahnya dalam proses distribusi hasil panen.

Supriatna, salah seorang supplier hasil bumi di Cianjur mengungkapkan jika Jalur Puncak II nantinya akan mampu meningkatkan distribusi sayuran segar dan hasil bumi lainnya menuju kota-kota sekitar termasuk Jakarta.

"Solusi satu-satunya dengan dibangunnya jalur Puncak II, karena selama ini tidak jarang kami mengalami kerugian hingga belasan juta kalau kendaraan yang membawa pesanan sayur mayur ke Jakarta, terjebak macet hingga berjam-jam," ujarnya.

Solusi Kemacetan saat Libur Panjang Tiba

Seperti diketahui, Jalur Puncak kerap dipenuhi antrean kendaraan saat memasuki masa libur panjang maupun arus mudik dan arus balik Lebaran setiap tahunnya.

Berkaca dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Cianjur terus mendorong agar proses pembangunan Jalur Puncak II ini bisa segera terlaksana.

"Meski nanti nasibnya sama dengan pengajuan Pemkab Bogor, kami akan upayakan jalan alternatif yang masuk ke Cianjur, sepanjang 11 kilometer itu, tetap akan diteruskan karena solusi macet di Jalur Puncak hanya satu, Jalur Puncak II," jelas Herman.

Hal senada juga dikatakan oleh Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Gus Udin.

Menurutnya, realisasi jalur tersebut mampu menghubungkan tiga provinsi yang saling berdekatan yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten.

Sebelumnya, Pemkab Bogor juga telah menganggarkan anggaran senilai Rp5 miliar untuk kelancaran pembangunan jalur tersebut.

"Jalur Puncak II selain sebagai solusi kemacetan Kawasan Puncak juga dapat menghidupkan kembali pariwisata di Cianjur yang sekarang sedang terpuruk karena dampak dari kemacetan Puncak," tutur Gus Udin.

Membantu Pembangunan Desa-desa Tertinggal di Kabupaten Bogor

©2021 Merdeka.com/Genantan Saputra

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi, juga terus mendesak Pemerintah Pusat agar dapat mengucurkan bantuan untuk Pembangunan Jalur Puncak II.

Menurutnya, dampak dari terealisasinya jalur tersebut tak hanya soal wisata dan perekonomian, tetapi ada peluang pertumbuhan dari desa-desa terpencil di kawasan Kabupaten Bogor dan Cianjur yang dilintasi jalur itu.

"Tapi gemerlap Puncak, itu kebetulan dapil saya pak, kita miris pak, di balik gemerlap puncak, itu desa tertinggalnya banyak pak, daerah daerah tertinggal karena akses dan seterusnya. Mereka tidak bisa mendapatkan harga yang signifikan karena jalur distribusinya sangat jauh," tegasnya. (mdk/nrd)