Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Jabar Temui Banyak Tantangan, Begini Kata Ridwan Kamil

Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil belum lama ini membeberkan adanya tantangan terkait target cakupan vaksinasi Covid-19 yang dihadapi Jabar.

Menurut Ridwan Kamil, permasalahan tersebut tidak lain karena jumlah penduduk Jabar yang tersebar di banyak wilayah dengan kondisi demografi beragam. Belum lagi adanya target dari pemerintah pusat bahwa vaksinasi di Jabar harus tuntas pada Desember 2021. Hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan apakah Jabar mampu menyelesaikan vaksinasi di akhir tahun atau tidak.

"Penduduk Jawa Barat 50 juta jiwa. Sehingga dalam urusan Covid, bansos, urusan vaksin memang paling banyak dan itulah tantangannya. 70 persen dari 50 juta kita putuskan kurang lebih sekitar 37 juga target," kata Emil (sapaannya) melalui unggahan video berdurasi sekitar 9 menit, melansir dari Liputan6.

Sejumlah Wilayah Dianggap Susah Terjangkau

©Unsplash/brano

Kang Emil menjabarkan, jika target 37 juta jiwa warga tervaksin di akhir tahun ini cukup terbentur dengan adanya kondisi demografi yang beragam tersebut.

Banyaknya warga Jabar yang tinggal di lokasi yang sulit seperti pegunungan hingga daerah terpencil, membuat vaksinasi Covid-19 sulit menjangkau masyarakat di sana.

"Kita lihat tantangan atau masalahnya. Masalah pertama, teritorial di Jawa Barat itu beragam. Jadi enggak bisa dibandingkan dengan yang homogen kota saja di Jawa Barat itu ada kota, misalkan Kota Bandung, Kota Depok, Bekasi tapi juga ada kabupaten yang gunung-gunung, pelosok, pantai, pedalaman penjangkauannya susah secara mobilitasnya," tuturnya.

Percepatan Vaksinasi dan Faskes Belum Memadai

Kemudian Kang Emil juga menyebut kendala lainnya yakni berkenaan dengan kecepatan vaksinasi yang berbeda beda di tiap daerah di Jabar. Oleh karenanya, tugas Pemprov di sini adalah memberikan motivasi termasuk solusi agar percepatan tersebut bisa terlaksana dan merata.

Selain itu, infrastruktur di ranah faskes juga disebut belum merata. Menurut Kang Emil, jumlah puskesmas di Jabar masih terbatas dengan jumlah kurang lebih seribuan.

Jika mengacu ke dalam teori WHO, idealnya Puskesmas harus berada di angka lima ribu sebagai modal untuk menyukseskan 37 juta target vaksinasi.

Suplai Vaksin Belum Proporsional

Saat ini, problem utama yang dihadapi adalah tidak proporsionalnya suplai vaksin. Menurut Emil, terdapat sejumlah provinsi yang jumlah penduduknya sedikit tapi vaksinnya banyak. Hal ini membuat persentase sebaran vaksin belum maksimal.

Jawa Barat sendiri dengan jumlah penduduk dan sebarannya yang terlampau besar suplai vaksinnya sedikit. Domain yang mengatur suplai tersebut berada di kewenangan pemerintah pusat.

"Maka kalau dipresentasikan terkesan masih jauh, padahal karena jumlah vaksinnya saja yang sedikit. Tetapi kalau dikasihnya banyak sesuai proporsinya maka persentasenya juga setara," ujar gubernur yang juga seorang arsitek itu.

Peran Provinsi Belum Maksimal

Emil menambahkan, dalam rantai distribusi suplai vaksin, pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota/kabupaten yang selanjutnya disebarkan oleh pemerintah provinsi sebelum digunakan oleh tiga kelompok yakni pemerintah daerah, TNI/Polri, dan kelompok masyarakat.

Dari alur yang demikian, Emil menyebut peran Pemprov dalam hal ini kurang maksimal mengingat yang mengatur alokasi ke berapa kota/kabupaten itu dari pemerintah pusat.

"Kita hanya menerima dan tidak boleh lama-lama. Pernah satu kali kita atur untuk subsidi silang disebutnya kita nimbun, pernah kejadian itu ya padahal maksudnya yang lambat kita ambil dulu yang cepat kita kasih," tuturnya.

Sehingga dengan adanya target vaksinasi di Jawa Barat hingga Desember 2021, Kang Emil mengatakan wilayahnya membutuhkan sekitar 15 juta dosis vaksin.

"Jadi jangan bicara kurang kalau suplainya tidak sebanyak ini. Problemnya itu bukan di daerah tapi problemnya adalah suplainya yang belum pasti. Ini yang saya sebut masalah utama," ujarnya. (mdk/nrd)