Cegah Klaster Sekolah, Satgas Sarankan Langkah yang Perlu Dilakukan Agar Terhindar

Merdeka.com - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah dimulai di sejumlah sekolah di Tanah air sejak awal September 2021. Tentunya penerapan PTM disertai dengan sejumlah aturan guna mencegah penyebaran penularan Covid-19. Mulai dari menerapkan protokol kesehatan secara disiplin hingga pembelajaran di kelas secara bergantian dengan jam belajar dan kapasitas yang dibatasi.

Kendati begitu, masih ada rasa kekhawatiran masyarakat akan munculnya klaster baru di sekolah pasca dimulainya sekolah tatap muka. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Wiku Adisasmito belum lama ini menyarankan langkah-langkah yang bisa dilakukan agar PTM di sekolah tetap aman dan terhindar dari risiko penularan Covid-19.

Pertama, pemerintah mendorong pihak sekolah untuk menggencarkan pencatatan dan pelaporan kasus positif. "Pencatatan secara aktif atau disebut active surveilance. Seperti upaya testing secara periodik dan melakukan tracing segera jika ada yang tertular," ujar Wiku dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/11/2021).

Kedua, semua pihak diharapkan selalu memastikan implementasi protokol kesehatan bagi seluruh unsur di sekolah. Menurut Wiku, protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas harus dijalankan dimulai dari rumah saat perjalanan dan saat beraktivitas di sekolah.

"Selaraskan juga dengan peningkatan cakupan vaksinasi khususnya bagi tenaga kesehatan dan anak sekolah yang sudah memenuhi kriteria untuk divaksin," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memfinalisasi revisi surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yang menjadi dasar pembelajaran tatap muka.

”Kemenkes dan Kemendikbud telah memfinalisasi surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mudah-mudahan pada minggu ini bisa ditandatangani,”ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/11/2021).

Dengan adanya revisi ini, Budi berharap program PTM dapat berjalan dengan lancar dan mencegah munculnya klaster baru yang melibatkan pelajar dan seluruh perangkat sekolah. Tujuan lain, para orangtua dapat lebih tenang dan tidak khawatir jika sang anak melakukan PTM di masa pandemi Covid-19.

“Sehingga kita tetap bisa menjalankan pendidikan tatap muka tanpa mengesampingkan aspek kesehatan atau keamanannya. Jadi tetap bisa jalan dengan sehat, tapi juga berjalan dengan lancar,” tuntasnya.

Adapun, SKB 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.SKB ini menjadi dasar pemerintah untuk mengumumkan bahwa institusi pendidikan dan sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2021.

Sementara itu, jauh sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin juga pernah mengungkapkan langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster penularan Covid-19 di sekolah. Menurutnya, penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi untuk tenaga pendidik, pelajar, dan orang tuanya.

“Cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya klaster baru di sekolah,” katanya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara.

Ma'ruf juga meminta agar semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran tatap muka dipastikan sudah divaksin.

“Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka,” tuturnya. (mdk/anf)