Mensos Tetapkan 9 Syarat Masyarakat Miskin Penerima Bansos, Ini Kriterianya
Merdeka.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan setidaknya terdapat lima aspek dan sembilan kriteria kemiskinan yang berhak menerima bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurut mantan Wali Kota Surabaya itu, penetapan kriteria tersebut akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat sehingga penerima bisa tepat sasaran.
"Yang baru, kita kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), ada sembilan kriteria, sangat simpel sehingga daerah sangat mudah untuk mendeteksinya," kata Mensos Tri Rismaharini saat menggelar konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11).
-
Bagaimana Jawa Tengah memastikan warga binaan bisa memilih? Salah satunya adalah menyiapkan fasilitas dan TPS khusus di dalam lapas dan rutan.“Insyaallah kami akan melihat dan mengunjungi lapas untuk melihat kesiapan pelaksanaan pemungutan suara,“ ujar Nana.
-
Bagaimana Wamen Raja Juli Antoni memastikan masyarakat menerima sertifikat? Untuk memastikan masyarakat telah menerima sertifikat, Raja Juli meminta masyarakat untuk mengangkat dan menghitung sertifikatnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Wamen Raja Juli Antoni meminta masyarakat untuk menggunakan sertifikat dengan bijak? Raja Juli meminta mayarakat untuk dapat mempergunakan sertifikat itu dengan bijak.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
Tempat Tinggal hingga Sandang, Pangan dan Papan Jadi Penentu
Ilustrasi Bansos ©2021 Merdeka.com/dinsos.bantenprov.go.id
Risma menjelaskan, kelima aspek yang harus dipenuhi yakni tempat tinggal, pekerjaan, sandang, pangan dan papan.
Menurut data yang dijabarkan Risma, saat ini masih banyak masyarakat yang berkategori mampu dan tinggal di perkotaan dengan luas rumah lebih dari 100 meter persegi dan memiliki mobil yang masih mendapat bantuan sosial.
"Sesuai UU 13/2011, data itu dari daerah, jadi data kami kembalikan ke daerah, kemudian daerah mengecek apakah dia layak. Karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima (Bansos). Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak nge-drop," katanya.
Sembilan Kriteria Penerima Bansos
Mensos Risma ©2021 Merdeka.com
Adapun berikut sembilan kriteria yang layak menerima bansos yakni tempat berteduh/tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70 persen total pengeluaran, pengeluaran untuk pakaian. Kemudian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, atau kayu, lalu kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, dan sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik.
Guna menghindari pemberian yang tidak tepat sasaran, pihaknya siap melakukan pembaharuan data secara berkala, termasuk penyesuaian dengan NIK KTP yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
31 Ribu ASN Mampu Terindikasi Menerima Bansos
Sebelum penetapan sembilan kriteria kemiskinan yang layak menerima bantuan, menteri Risma sempat mengindikasikan adanya 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) berkategori mampu yang menerima bansos dari pemerintah seperti Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menurutnya, data tersebut ia peroleh dari tindakan verifikasi data penerima secara berkala. Dari 31 ribu, sebanyak 28.965 orang di antaranya merupakan PNS aktif dan sisanya adalah pensiunan yang tak berhak menerima bansos dari berbagai latar belakang seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.
"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN itu di data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN," jelas Risma mengutip dari Antara. (mdk/nrd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Muhadjir klaim pemahaman soal hal tersebut tidak utuh
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaKemensos mendirikan lebih dari 648 lumbung sosial di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaWarga menumpang alamat KTP/KK Surabaya tak akan dapat bantuan apapun dari Pemkot setempat. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaBansos Plus akan ada nilai tambah dari program bansos yang dikeluarkan pemerintahan sebelumnya
Baca Selengkapnya