Menteri PUPR Basuki Minta Bendungan Jatiluhur Purwakarta Dikosongkan, Ini Alasannya

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta dilakukan pengosongan terhadap Waduk Jatiluhur dan 205 bendungan lainnya di Indonesia, dengan total volume tampung mencapai 4,7 miliar meter kubik.

Dalam keterangannya yang dikutip Merdeka Jabar dari Antara Jumat (29/10), menteri Basuki mengatakan, langkah tersebut berkenaan dengan prediksi BMKG bahwa musim hujan yang akan terjadi pada akhir 2021 dan awal 2022 akan menimbulkan pola hujan khusus dengan dampak fenomena cuaca.

Cegah Dampak Fenomena La Nina

Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat

©2017 Merdeka.com/desi aditia ningrum

Menurut Basuki, pembukaan ratusan pintu bendungan tersebut dilakukan guna mencegah pola hujan yang akan dipengaruhi oleh fenomena cuaca dari La Nina.

Seperti diberitakan di Liputan6, La Nina merupakan fenomena pendinginan suhu muka laut (SML) di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya.

Dan peningkatan curah hujan yang terjadi sebulan terakhir merupakan dampak dari fenomena La Nina yang terasa di negara Indonesia.

"Kita melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana. Pertama sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran, contohnya di Bendungan Bilibili, Bendungan Batu Tegi, dan Bendungan Jatiluhur," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimujono dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi La Nina secara daring di Jakarta, Jumat (29/10).

Cegah Bencana Banjir

Penutupan bendungan, termasuk Jatiluhur juga didasarkan pada pencegahan bencana banjir yang dikhawatirkan terjadi di sejumlah wilayah akibat dampak dari fenomena La Nina

Sebagai langkah penanggulangan, menteri PUPR siap mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana di pusat, untuk memonitoring semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar bisa mengetahui volume banjir yang dapat ditampung.

Dan saat ini, Indonesia telah memiliki 231 bendungan juga beberapa bendungan baru yang telah dihitung daya tampungan banjirnya oleh Kementerian PUPR.

Dari catatan PUPR, terdapat 12 kolam retensi dengan volume tampung 6,8 juta meter kubik, bendung gerak dengan volume tampung 65,8 juta meter kubik dan membuka seluruh pintu pengeluaran, seperti di kolam retensi Nipa-Nipa di Sulawesi Selatan.

"Kita juga membuka terowongan pengendali banjir seperti di Terowongan Nanjung Sungai Citarum dan Sodetan Cisangkuy supaya menghindarkan banjir di Baleendah," katanya.

Memaksimalkan Penggunaan Bendungan Untuk Cegah Bencana

Basuki menambahkan, adanya 12 bendung karet dengan volume 7,3 juta meter kubik di Indonesia turut bisa dimaksimalkan untuk pencegahan bencana hidrometeorologi dengan cara dikempeskan.

Basuki mencontohkan, seperti di bendung karet Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah yang mana saat terjadi banjir, air bisa terus mengalir ke bendung tersebut.

Saat tampungan telah terisi penuh, pintu dam pun akan ditutup di akhir musim hujan dan bisa gunakan saat memasuki musim kemarau.

Sebagai langkah pencegahan lain, Kementerian PUPR juga menyiapkan pengoperasian 192 unit pompa pengendali banjir dengan kapasitas 263,4 meter kubik /detik. Kemudian pihaknya juga melakukan uji operasi dan menyiapkan bahan bakarnya seperti di Pompa Pengendali Banjir Kali Sringin, dan Pompa Pengendali Banjir Kali Tenggang.

Selain itu, Basuki juga mengatakan tengah membangun 39 bendung lainnya sebagai antisipasi. Basuki juga meminta agar pekerja konstruksi berhati hati dalam menghadapi fenomena La Nina

"Kami menempatkan petugas di hulu coffer dam 5-10 km untuk mengamati pola debit air yang akan masuk ke sungai yang sedang dibangun bendungannya," ujarnya.

Antisipasi Lain

Tambahan, saat ini Kementerian PUPR turut menginventarisasi sejumlah alat pendukung pengendalian banjir di semua balai di Indonesia seperti geobag, alat berat termasuk penyedia jasa yang bekerja di seluruh balai yakni armada dump truk, excavator, dan perahu karet.

"Untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi La Nina dan bencana hidrometeorologi, kerja sama antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan," kata Menteri PUPR. (mdk/nrd)